Laporan: Tim Liputan WACANA.Info

MAMUJU--Rabu, 22 September 2021 jadi penanda bahwa langkah Provinsi Sulawesi Barat telah menginjakkan kakinya di usia 17 tahun. Usia yang rasa-rasanya tak lagi pas untuk sebutan 'masih muda'.

Usia yang roda pemerintahan (mestinya) telah menemukan poros idealnya. Usia yang masyarakatnya punya pemahaman yang utuh tentang pertalian hubungan sosial antarsesama masyarakat, serta merasakan substansi 'dilayani' oleh pemerintah. Meski di sisi lain, mesti dipahami bahwa ragam persoalan di sebuah daerah merupakan sebuah keniscayaan. 

Salah satu persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah bagaimana meretas tingginya angka kemiskinan. BPS merekam kondisi kemiskinan di Provinsi ke-33 ini.

Potret Kondisi Kemiskinan di Sulbar. (Sumber/BPS)

Paling tidak sejak tahun 2017, kondisi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat masih berada di atas rata-rata angka kemiskinan secara nasional. Sejak 2017 trend-nya pun cenderung tak stabil. Bahwa benar sempat menurun, namun penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Barat itu hanya layak dilabeli dengan istilah biasa saja.

Tahun 2017 angka kemiskinan di Sulawesi Barat ada di angka 11,18. Lalu naik ke level 11,22 di tahun 2018. Tahun 2019 angkanya terbilang 'sedikit' menggembirakan, angkanya turun ke angka 10,95. Meski kembali menanjak ke level 11,50 di tahun 2020, serta turun tipis di tahun 2021 dengan angka kemiskinan di level 11,29.

Bandingkan dengan angka kemiskinan secara nasional. 10,12 di tahun 2017. Turun ke level 9,66 di tahun 2018. Kembali menurun di tahun 2019 ke angka 9,22. Mengalami kenaikan ke angka 10,19 di tahun 2020, lalu cenderung stagnan di tahun 2021 yakni di 10,14.

"Salah satu dampak pandemi yah adalah kemiskinan. Kalau saya melihatnya, masih wajar jika saat ini angka kemiskinan kita masih terbilang tinggi," ucap Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi kepada WACANA.Info, Rabu (22/09).

Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi. (Foto/Instagram Suraidah Suhardi)

"Tapi memaksimalkan seluruh potensi yang ada untuk menyelesaikan masalah kemiskinan tentu masih menjadi PR bagi pemerintah. Kami di DPRD punya komitmen yang kuat, dengan segenap kewenangan yang melekat pada kami, untuk senantiasa jadi yang paling depan mengawal agenda tersebut," urai Suraidah.

"Beruntung kita di Sulbar, karena kondisi perekonomian kita masih dapat ditopang oleh sektor pertanian dan perikanan," kata politisi cantik asal Partai Demokrat itu.

Pola Relasi antara Pemerintah dengan Masyarakat Harus Dibenahi

Otonomi daerah sebagai perwujudan dari prinsip desentralisasi disemogakan dapat mewujudkan peningkatan pelayanan pubrik, naiknya daya saing daerah yang muaranya ada di realisasi kesejahteraan rakyat. 

Staf ahli menteri bidang pemerintahan, Kemendagri, Suhajar Diantoro menilai, minimnya pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam setiap proses pembangunan di daerah merupakan salah satu penyebab utama dari permasalahan yang sering disebut sebagai kemiskinan.

"Kalau ada keadilan yang tidak tercapai di sebuah daerah, berarti ada yang salah dari pelayanan pemerintah. Kalau pembangunan terus menerus tanpa adanya pemberdayaan, maka yang ada adalah terjadinya siklus kemiskinan. Karena pembangunan yang dilakukan itu belum mampu memberdayakan masyarakat," ucap Suhajar Diantoro yang mewakili Mendagri dalam rapat paripurna istimewa HUT Provinsi Sulawesi Barat ke-17 di DPRD Sulawesi Barat.

Wajah utama pemerintah, sambung Suhajar adalah bagaimana agar fungsi pelayan masyarakat dapat diwujudkan. Untuk itu pola relasinya antara pemerintah dan masyarakat wajib didudukkan di posisi yang tepat. Masyarakat ada di atas, pemerintah berada di bawah melayani masyarakat.

"Demokrasi dan desentralisasi tolong dijaga bersama. Diabdikan kepada rakyat agar tujuan bernegara lebih mudah tercapai," sambung dia.

Masih oleh Suhajar Diantoro, kepala daerah dan DPRD harus bergandengan tangan dalam setiap upaya memajukan daerah. Termasuk kualitas dan kapasitas seluruh perangkat pemerintah daerah yang wajib digenjot terus menerus. 

"Harus membantu mewujudkan visi misi kepala daerah. Tidak bisa jalan semdiri-sendiri. Serta yang tak kalah pentingnya adalah kontrol dan partisipasi masyatakat. Karena itu adalah cermin bagi kita. Koreksi adalah bagian dari kemajuan. Tak ada satu pun orang yang bisa melihat hidungnya, tanpa melihat cermin," demikian Suhajar Diantoro.

Masih Ada Waktu

Masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar-Enny Anggraeni Anwar tersisa beberapa bulan lagi. Tak lagi genap setahun bagi kedua sosok itu dalam menahkodai roda pemerintahan di Sulawesi Barat.

Memasuki masa 'deadline', bukan berarti kedua figur di atas tak lagi punya kesempatan untuk membawa daerah ini ke arah yang jauh lebih baik lagi. Hal itu disampaikan mantan Gubernur Sulawesi Barat, Anwar Adnan Saleh.

Anwar Adnan Saleh. (Foto/Manaf Harmay)

"Kita berharap ke depannya akan ada sebuah perubahan. Proses pembangunan yang diharapkan bisa memberi warna. Bahwa daerah ini tidak boleh stagnan, tidak boleh tertinggal. Kepemimpinan yang sekarang juga kalau mau, boleh. Masih ada waktu delapan bulan lagi untuk mengejar ketertinggalan," sebut Anwar Adnan Saleh dalam media gathering yang ia gelar di salah satu cafe di kota Mamuju.

Di hadapan sejumlah awak media, Anwar kembali menegaskan komitmen awalnya saat terlibat aktif dalam proses pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Kata dia, niat awal dalam perjuangan mewujudkan Sulawesi Barat adalah bagaimana agar daerah ini terlepas dari ketertinggalan. 

"Termasuk melepaskan diri dari keterbelakangan, kemiskinan dan keterisolasian. Karena itu yang kita dahulukan itu adalah membangun infrastruktur. Lapangan terbang, pelabuhan dan jalan. Termasuk sarana dan prasarana pemerintahan. Kita berharap, mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan daerah ini dari bencana-bencana lagi," sambung mantan politisi Golkar yang kini berkiprah di Partai NasDem itu.

Anwar pun telah dengan tegas memberi arahan kepada segenap kader NasDem untuk senantiasa terlibat dalam sekecil apapun upaya mendorong pembangunan di Sulawesi Barat ini. Tak boleh ada kader yang tinggal diam jika melihat ada yang salah dari pengelolaan pemerintah daerah.

"Saya tegaskan, kalian tidak boleh tinggal diam dalam melihat daerah kita ini. Saya sudah ingatkan mereka, saya akan ambil tindakan tegas jika kalian tinggal diam melihat kondisi daerah ini. Baik di provinsi maupun yang ada di kabupaten semuanya harus bergerak mendorong agar pembangunan terus berjalan," pungkas Anwar Adnan Saleh. (Naf/A)