MAMUJU--Miris. RSUD Provinsi Sulawesi Barat kini dalam kondisi memprihatinkan. Rumah Sakit berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) itu tak punya stok oksigen (O2).

Hal tersebut, bikin manajemen Rumah Sakit mengeluarkan kebijakan untuk menutup pelayanan bagi pasien dengan riwayat sesak nafas. Untuk pasien dengan kebutuhan O2, pihak Rumah Sakit menyarankan untuk beralih ke Rumah Sakit lain.

"Suplay (oksigen) sangat terbatas. Kami menjaga agar pasien yang dirawat sekarang kebutuhan oksigennya tercukupi," ucap direktur Rumah Sakit, dr Indahwati Nursyamsi, Rabu (28/07).

Hanya memiliki 10 oksigen yang kini tersedia di RSUD Sulawesi Barat. berikut suplay lima dari Samator.

Indahwaty mengaku, pihaknya mesti menjaga stabilitas oksigen di Rumah Sakit. Pasien yang terlanjur dirawat, kebutuhan oksigennya wajib terpenuhi.

"Kabupaten tahu hanya merujuk saja pasien ke sini. Seperti Mamuju, dia dorong ke sini pasien Covid-19 dengan kondisi sesak, kami minta dicarikan oksigen, tapi tidak bisa mereka carikan," begitu kata dr Indahwati Nursyamsi.

Pengumuman RSUD Sulbar. (Foto/WAG)

Sukri Umar, legislator Sulawesi Barat dari partai Demokrat melihat fakta itu sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam memberi pelayanan mendasar kepada masyarakat. 

Yang jadi pertanyaan bagi Sukri, tak sedikit anggaran yang diporsikan untuk menutupi kebutuhan mendesak macam minimnya persediaan oksigen di Rumah Sakit. Apalagi saat ini pagebluk yang kian hari kian mengganas saja.

"Kita sudah pinjam duit untuk bangun Rumah Sakit besar. Masa tidak dimanfaatkan utuk melayani masyarakat. Duitnya sudah ada tapi tidak dibendakan," keluh Sukri, Kamis (29/07).

Kebijakan yang dikeluarkan pihak Rumah Sakit di atas, menurut Sukri, tak ada beda dengan masyarakat dilarang sakit. Kian parah, sebab kata Sukri, Belanja Tak Terduga senilai Rp. 14 Miliar belum terserap maksimal.

"Hancur layanan pasien Covid-19," ucap Sukri Umar.

Tentang penggunaan hak interpelasi di DPRD yang menyoal belum ditekennya SK dana hibah Bansos, Demokrat, sambung Sukri, bakal mengikutkan ragam persoalan lain dalam muatan utama penggunaan hak interpelasi atau hak meminta jawaban itu.

"Materinya akan bertambah, yakni penanganan pasca gempa yang belum spersen pun uang dari Sulbar yang dialokasikan ke Majene dan Mamuju, serta keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 di Sulbar ini," simpul Sukri Umar. (Naf/B)