Interpelasi Digulirkan Koalisi Gubernur Sendiri, Kok Bisa ?

Wacana.info
Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar Bersama Para Pimpinan DPRD Sulbar dalam Sebuah Acara. (Foto/Net)

MAMUJU--Bola panas penggunaan hak interpelasi di DPRD Sulawesi Barat terus menggelinding. Baranya kian terasa saja. Informasinya, tak kurang dari 17 orang dan lima fraksi di DPRD yang telah menyatakan persetujuannya untuk penggunaan hak untuk meminta penjelasan dari Gubernur, Ali Baal Masdar seputar SK hibah Bansos yang tak kunjung diteken oleh mantan Bupati Polman itu.

NasDem dan PDI Perjuangan adalah dua fraksi di DPRD Sulawesi Barat yang cukup getol dalam hal penggunaan salah satu 'senjata' milik lembaga legislatif itu. Jika ditelisik dari kaca mata politik, fakta dtersebut justru menimbulkan tanda tanya besar. 

Pasalnya, bersama sejumlah partau lain, NasDem dan PDI Perjuangan adalah dua kekuatan politik yang berada di balik suksesnya Gubernur, Ali Baal Masdar dan Wakilnya, Enny Anggraeni Anwar merengkuh kursi pimpinan pemerintahan di Provinsi ke-33 ini.

Politisi Senior PDIP, Maruarar Sirait saat Mendampingi Ali Baal Masdar di Salah Satu Titik Kampanyenya. (Foto/Net) 

Ketua fraksi Gerindra DPRD Sulawesi Barat, Syahrir Hamdani tak punya penjelasan yang pasti mengapa penggunaan hak interpelasi itu justru didorong oleh beberapa fraksi yang sedianya berada dalam satu ikatan koalisi dengan pemerintah saat ini. Kepada WACANA.Info, Syahrir bahkan mengakui, komunikasi yang tak berjalan mulus antara pemerintah di bawah komando Ali Baal Masdar dengan para partai koalisinya sudah terasa sejak suami dari Andi Ruskati (anggota DPR RI) itu baru memulai periode kepemipinannya.

"Sejauh yang saya ketahui, partai-partai pengusung duet ABM-Enny hingga memasuki tahun terakhir masa jabatan belum pernah duduk bersama mengurai penyebab terjadinya hubungan yang semu," ungkap Syahrir Hamdani, Kamis (29/07).

Syahrir Hamdani, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulbar. (Foto/Net)

Masih oleh Syahrir, penggunaan hak interpelasi yang kini bergulir di DPRD tak punya korelasi sedikit pun dengan pola komunikasi yang kurang harmonis antara eksekutif dan legislatif selama ini. Murni karena keingintahuan DPRD secara institusi atas SK hibah Bansos yang tak juga diteken Gubernur.

"Ini murni (karena) keingintahuan teman-teman untuk mengetahui penyebab mengapa sebagian hibah belum bisa bergerak. Kebetulan fraksi partai Gerindra tidak ada di unsur pimpinan (DPRD). Dan hasil pembicaraam pimpinan DPRD dengan Gubernur seputar hibah oleh pimpinan belum pernah disampaikan secara terbuka dalam rapat-rapat lintas fraksi sehingga kami di fraksi Gerindra kurang tahu," begitu kata Syahrir Hamdani, legislator asal Polman yang juga besan Gubernur Ali Baal Masdar itu.

Memuncak di Interpelasi

Berkebalikan dengan apa yang dijelaskan Syahrir Hamdani di atas, gelindingan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD tak bisa dilepaskan dari buruknya pola komunikasi yang terbangun antara pemerintah di bawah komando Ali Baal Masdar dengan 'gedung sebelah'. 

Pengamat politik dari Lembaga Observasi Politica (LOPI) Sulawesi Barat, Taufik Ikhsan menilai, penggunaan hak interpelasi adalah puncak dari kekecewaan sebagian anggota DPRD atas segala tindak tandunk Ali Baal Masdar dalam mengelola berbagai macam kepentingan.

Ali Baal Masdar saat Menerima Rekomendasi Dukungan dari Partai NasDem. (Foto/Net)

"Suaranya memang tidak terlalu bising, tapi buruknya komunikasi antara Gubernur dengan para anggota DPRD itu sudah menjadi rahasia umum sejak awal kepemimpinan Pak Gubernur. Penggunaan hak interpelasi yang justru dimotori oleh koalisi pemerintahan sendiri jadi bukti yang sahih betapa Pak Gubernur gagal dalam hal mengelola berbagai kepentingan. Penggunan hak interpelasi, menurut saya justru jadi puncak kekecewaan para anggota DPRD. Apalagi kalau melihat koteks persoalannya, dimana hibah Bansos itu punya kedekatan langsung dengan masyarakat yang juga konstituen para anggota DPRD juga," urai Taufik.

Bagi Taufik, Ali Baal mesti segera menyelesaikan persoalan itu. Penting bagi Ali, sebab kini ia telah memasuki fase akhir kepemimpinannya di Provinsi Sulawesi Barat. Kata Taufik, adalah sesuatu yang tak elok jika Ali Baal menanggalkan jabatannya justru dengan catatan yang buruk.

"Pak Gubernur mesti mengakhiri masa kepemimpinannya dengan cara yang manis. Makanya, persoalan ini baiknya segera diselesaikan. Publik menunggu itu," demikian Taufilk Ikhsan. (Naf/A)