Hamdan Zoelva: Gugatan Moeldoko Cs Tidak Berdasar

Wacana.info
Dr. Hamdan Zoelva. (Foto/Istimewa)

Jakarta--Menteri Hukum dan Ham RI telah menolak untuk mengesahkan hasil pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di Deli Serdang, Sumatra Utara beberapa waktu yang lalu. Karenanya, Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun (JAM) tidak punya kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan. 

Demikian penegasan Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Dr. Hamdan Zoelva usai sidang persiapan PTUN di Jakarta, Selasa (13/7). 

Sebagai pihak ketiga atau intervensi, Partai Demokrat berkeyakinan Majelis Hakim PTUN akan bersikap obyektif dan adil untuk menolak gugatan tersebut berdasarkan hukum. 

"Moeldoko dan JAM dalam gugatannya masih mengaku sebagai Ketum dan Sekjen PD. Padahal Pemerintah sudah tegas tidak mengakui KLB Deli Serdang. Jadi jelas tidak ada dasar hukum mereka untuk menggugat Menkumham," beber Hamdan seperti dikutip dari siaran pers DPP Partai Demokrat kepada WACANA.Info.

Sidang tersebut kian menarik perhatian publik. Karena sebagai Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko yang notabene pembantu Presiden justru menggugat pembantu Presiden yang lain. Dalam hal ini Menkumham yang sudah mengambil keputusan sesuai dengan kewenangannya. 

Semakin kontras, sebab baru akhir pekan yang lalu, KSP Moeldoko mengimbau semua pihak agar jangan mau menang sendiri.

"Lepas perbedaan kita sementara pikirkan satu kepentingan besar yaitu kemanusiaan itu penting. Dari pada kepentingan pribadi dan golongan," ucap Moeldoko di hadapan sejumlah wartawan (10/7) yang lalu.

Oleh Hamdan, surat jawaban Menkumham tanggal 31 Maret 2021 itu sudah benar dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. 

"Perspektif hukum dikaji dari sisi manapun, asal dilakukan dengan benar, akan membuktikan bahwa surat jawaban Menkumham sudah tepat secara hukum," kata Hamdan.

Gugatan terkait AD/ART, sambung Hamdan, bukan merupakan wewenang PTUN. Secara waktupun sudah terlewat jauh.

"Batas waktu gugatan sudah melewati 90 hari sejak disahkan oleh Menkumham, 18 Mei 2020 lalu, sebagaimana diatur pada pasal 55 UU PTUN. Dan ini jelas-jelas ranahnya ada di Mahkamah Partai, karena termasuk perselisihan internal partai. Bukan wewenang PTUN," tegas Hamdan Zoelva, pria mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Sebagai akademisi maupun praktisi hukum, Hamdan pun mengingatkan bahwa gugatan yang diajukan KSP Moeldoko kabur karena gugatannya tidak jelas antara dalil gugatan dengan substansinya. 

"Dalil gugatan tentang keberatan surat jawaban Menkumham. Namun substasi gugatannya mempersoalkan hasil kongres 2020 tentang AD/ART dan keterpilihan AHY sebagai Ketum Demokrat. Gugatan ini kabur dan tidak jelas," ia menambahkan.

"Sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak gugatan tersebut, demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum dinegeri ini," simpul Dr. Hamdan Zoelva.

Sidang PTUN ini digelar sebagai tahap persiapan PTUN mengadili gugatan Moeldoko dan JAM terhadap Menkumhan atas surat jawaban Menkumham yang menolak permohonan pengesahan KLB yang diselenggarakan pada 5 Maret 2021 yang lalu. 

Dalam surat jawabannya tertanggal 31 Maret 2021, Menkumham telah menegaskan bahwa pihak Moeldoko Cs tidak dapat melengkapi admistrasi sesuai Permen No 34 tahun 2017 tentang tata cara pendirian badan hukum partai politik. (*/Naf)