FGD BPJS Ketenagakerjaan Sulbar dengan DPMPTSP se-Sulbar

Perjelas Aturan, Perkuat Pengawasan

Wacana.info
FGD BPJS Ketenagakerjaan dengan DPMPTSP. (Foto/Manaf Harmay)

MAMUJU--Pemberi kerja berikut pekerjanya diwajibkan untuk sama-sama ikut serta dalam BPJS Ketenagakerjaan. Konsep tersebut merupakan hal yang idealnya dapat terwujud demi kebaikan semua.

Problemnya, kondisi di daerah tak selalu seideal itu. Masih ditemukan kasus pemberi kerja maupun para pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Padahal pemerintah daerah dalam hal menerbitkan izin usaha, selalu mendudukkan keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan ke dalam daftar persyaratan. Faktanya, masih ada unit usaha baik kecil, menengah, maupun skala besar yang belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Hal di atas yang kemudian jadi topik utama focus group discussion (FGD) yang diinisiasi oleh BPJS Ketenagakerjaan bersama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Provinsi Sulawesi Barat, Senin (5/07).

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Barat, Iman S Amin dalam penyampaiannya mengatakan, selain kejelasan regulasi, sistem pengawasan di masing-masing kabupaten juga mesti dimaksimalkan.

"Sebab jaminan sosial ini sifatnya hak konstitusional baik bagi bagi pemberi kerja maupun para pekerja. Jadi kalau ada yang belum terakomodir dalam BPJS Ketenagakerjaan, itu berarti masih ada hak konstitusionalnya yang belum terpenuhi," ucap Iman S Amin di hadapan para peserta FGD yang digelar di salah satu hotel di Mamuju itu.

Menurut dia, pemerintah sedianya telah menyiapkan payung hukum yang mengatur apa dan bagaimana penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kerja tersebut. Sisa dilanjutkan ke masing-masing daerah, entah itu dalam bentu Perda, Pergub atau Perbub.

"Makanya perlu kiranya untuk kita semua melakukan inovasi. Penting untuk tercapai maksimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Sulbar ini. Sebab satu yang pasti, masing-masing kabupaten punya permasalahan, punya tantangan yang berbeda-beda," sambung dia.

Di tempat yang sama, Kepala DPMPTSP Sulawesi Barat, Muhammad Rahmat Sanusi menegaskan komitmennya untuk senantiasa mendukung setiap upaya optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui DPMPTSP.

Kadis DPMPTSP Sulbar, Muhammad Rahmat Sanusi

Salah satu bentuk dukungan tersebut, kata Ramat, diterbitkannya sejumlah regulasi serta kebijakan-kebijakan yang mengarah pada perlindungan ketenagakerjaan.

"Demi upaya terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat pekerja di Sulawesi Barat," ucap Rahmat.

Pemerintah provinsi, sambung Rahmat, memberiu perhatian serius pada pentingnya pelaksanaan program perlindungan sosial kepada seluruh masyarakat pekerja. Baik itu pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah.

"Sebab kita tidak menginginkan dampak suatu peristiwa atau risiko sosial menimbulkan kemiskinan dan kemelaratan karena berkurang atau hilangnya penghasilan akibat risiko kecelakaan kerja, meninggal dunia, ataupun hari tua," beber dia.

Perwakilan DPMPTSP Kabupaten se-Sulawesi Barat jadi peserta FGD tersebut. Hadir pula perwakilan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat, serta beberapa staf dari BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Barat. (ADV)