Kubu Moeldoko Gugat Menkumham, Demokrat: Memalukan !

Wacana.info
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Pengurus DPP Partai Demokrat. (Foto/Istimewa)

JAKARTA--Tim kuasa hukum Partai Demokrat Kubu Moeldoko mendaftarkan gugatan penolakan atas surat keputusan Kemenkum HAM di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta. 

Gugatan tersebut terkait SK kepengurusan tahun 2020 dan SK AD/ART tahun 2020. 

Tim kuasa hukum juga meminta Menkumham, Yasonna Laoly segera menerbitkan SK kepengurusan hasil KLB Deli Serdang. 

Menanggapi gugatan kubu Moeldoko tersebut, DPP Partai Demokrat melihatnya sebagai tindakan yang sangat memalukan. Sekaligus penegasan tentang ketidakpeduliannya membantu Presiden Jokowi yang saat ini fokus menghadapi lonjakan kasus pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Dengan mem-PTUN Menkumham, KSP Moeldoko menunjukkan setidaknya ada tiga hal yang memalukan," beber Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra seperti dikutip dari siaran pers DPP Partai Demokrat, Jumat (25/06).

Pertama, kata Herzaky, saat ini Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahan sedang fokus mengatasi gelombang kedua Covid-19 yang faktanya memecahkan rekor angka kematian sejak awal pandemi Maret 2020 lalu. Dalam kondisi genting ini, sepatutnya KSP Moeldoko fokus membantu Presiden. 

"Gugatan KSP Moeldoko malah memecah fokus tugas dan tanggungjawabnya sebagai pejabat yang digaji negara untuk ambisi politik pribadinya," tegas dia.

"Dengan menggugat Menkumham yang mengambil keputusan atas nama pemerintah, KSP Moeldoko justru menunjukkan ketidakpatuhan pada hukum dan sekaligus ketidakkompakan diantara para pembantu Presiden. Selain legal standing KSP Moeldoko pun tidak jelas, hal ini akan menyedot waktu dan sumber daya pengadilan, dimana kasus-kasus lain yang lebih penting serta genting, masih menumpuk," sambungnya.

Masih oleh Herzaky, Menkumham, disaksikan Menko Polhukam pada akhir Maret 2021 lalu telah dengan tegas menolak pengesahan KLB ilegal Deli Serdang. Sebab tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, serta konstitusi Partai Demokrat yang sah. 

"Namun dalam gugatannya di PTUN, KSP Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun masih mengatasnamakan sebagai Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat. Sungguh memalukan dan menyedihkan," keluhnya.

"Kemenkumham sudah melaksanakan tugasnya sesuai aturan, tapi malah digugat oleh KSP Moeldoko. Kami yakin, Majelis Hakim PTUN yang mengadili perkara ini akan menegakkan keadilan sesuai perundang-undangan yang berlaku, demi kepastian hukum," pungkas Herzaky Mahendra Putra.

Moeldoko dan Jhonny Allen memasukkan gugatan terhadap Menkumham yang menolak permohonan panitia KLB Ilegal Deli Serdang pada tanggal 31 Maret 2021. 

Saat itu, Menkumham menegaskan hasil KLB tersebut tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menkumham RI no. 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan AD/ART, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik. 
Menkumham juga menggunakan rujukan AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V tahun 2020 yang terdaftar dan tercatat di Ditjen AHU Kemenkumham, serta telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara. (*/Naf)