Menghargai Perbedaan, Merawat Keberagaman

Wacana.info
Rapat Koordinasi Strategis Pimpinan Daerah. (Foto/Istimewa)

MAMUJU--"Saya berharap agar sinergitas dan keharmonisan antarsemua unsur dan pihak terus dipelihara untuk kedamaian dan ketenangan dalam melaksanakan pembangunan. Termasuk menjaga gairah dan semangat masyarakat dalam kehidupan demokrasi yang saling menghargai perbedaan, merawat kebersamaan dalam keberagaman untuk Provinsi Sulawesi Barat yang maju dan malaqbi,". Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar menyampaikan harapannya di forum rapat koordinasi strategis pimpinan daerah yang digelar oleh Badan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Senin, (21/06).

Pada kesempatan itu, Ali menjelaskan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah khususnya di pasal 26 mengamantakan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dibentuk dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah. Termasuk di dalamnya aspek kewaspadaan dini terhadap potensi masalah stabilitas keamanan.

Penting, kata Ali, sebab hal itu dapat mempengaruhi kelancaran pembangunan dan kehidupan demokrasi untuk kesejahteraan masyarakat. 

"Saya berharap, koordinasi antarlembaga yang terjalin selama ini untuk terus terpelihara. Terus ditingkatkan komunikasi antarlembaga. Semua perlu terus dilakukan untuk salibng konsolidasi dan tukar menukar informasi yang berkaitan dengan pemeliharaan stabilitas khususnya di bidang keamanan ketertiban dan politik," sambung Bupati Polman dua periode itu.

Secara khusus, Ali Baal juga meminta kepada semua pihak untuk mencurahkan perhatiannya secara penuh atas proyek-proyek strategis Nasional di Sulawesi Barat. Keberlangsungan proyek strategis itu diyakini bakal mendorong percepatan pembangunan daerah, serta dalam upaya pemulihan ekonomi Nasional.

Termasuk di dalamnya memberi perhatian pada masalah yang berpotensi menjadi ancaman dan gangguan terhadap beberapa objek vital. Sebut saja perluasan pembangunan area Bandara Tampa Padang, Mamuju yang masih dalam proses penyelesaian ganti rugi lahan. 

Hal yang juga mesti diwaspadai, sambung Ali adalah reaksi masyarakat terhadap pembangunan bendung Kayu Angin di Kabupaten Majene, serta penolakan proyek Instalasi Pengelolaan Air (Ipa) di Kecamatan Anreapi, Polewali Mandar. 

"Diperlukan solusi secara bersama terhadap penolakan masyarakat. Disebabkan kurangnya pemahaman terhadap urgensi pembangunan proyek. Sehingga perlu dilakukan pendekatan melalui komunikasi persuasif terhadap kelompok-kelompok yang diduga berperan terhadap masyarakat atau pemilik lahan untuk proyek strategis," begitu kata Ali Baal Masdar.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Sulawesi Barat, Herdin Ismail mengurai, kegiatan tersebut digelar dalam rangka menciptakan sinegritas antarapenyelenggara pemerintahan umum, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. 

"Memperkuat kelembagaan dalam meningkatkan pelaksanaan kewaspadaan dini, mendorong terciptanya stabilitas keamanan serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan demokrasi. Mengantisipasi berbagai bentuk  ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah," ucap Herdin.
 
Masih oleh Herdin, pelaksanaan rapat koordinasi strategis pimpinan daerah itu juga hadu perwujudan peran dan fungsi penyelenggara urusan pemerintahan umum melalui program strategis dalam mendukung kelancaraan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak tahun 2024.

"Kita berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kewaspadaan dini terhadap potensi masalah stabilitas keamanan yang dapat mempengaruhi kelancaran pembangunan dan kehidupan demokrasi untuk kesejahteraan masyarakat," tutup Herdin Ismail.

Mereka yang hadir pada agenda tersebut masing-masing; Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Usman Suhuriah , Danlanal Mamuju, Letkol Marinil Laode Jimmy, Koordinator Bidang Intel Kejati Sulawesi Barat, Hotma Parolian, Kasrem 142 Tatag, Kolonel Inf. Yusuf S, Danpos TNI AU Mamuju, Kapten Adm Azwarman.

Kakanwil Kemenag Sulawesi Barat, Muflih B Fattah, Ketua KPU Sulawesi Barat, Rustang beriukut komisioner KPU Sulawesi Barat, Adi Arwan Alimin, Ketua Bawaslu Sulawesi Barat, Sulfan Sulo, serta para asisten, staf ahli dan para pimpinan OPD (*/Naf)