MAMUJU--Surat pemberitahuan bernomor 005/207/II/ 2021 yang diterbitkan pemerintah provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 4 Februari 2021, ibarat tamparan keras bagi para cleaning service yang selama ini bekerja di kantor Gubernur Sulawesi Barat. 

Dalam surat yang diteken Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris itu memuat pemberitahuan kepada OPD pengguna gedung utama dan gedung sayap kantor Gubernur, bahwa Biro Umum selaku selaku penanggung jawab pemeliharaan gedung kantor melakukan pemberhentian jasa cleaning service melalui jasa penyedia clening service.

Malang nian nasib para cleaning service di kantor Gubernur Sulawesi Barat. Diterbitkannya surat di atas sama halnya para clenaing service yang besar kemungkinan juga turut menjadi korban gempa bumi 15 Januari 2021 lalu terpaksa dirumahkan, alias dipecat dari pekerjaannya. Sudah jatuh tertimpa tangga pula.

Surat Pemberitahuan Pemberhentian Jasa Cleaning Service di Kantor Gubernur Sulbar. (Foto/Istimewa)

Kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tersebut mengundang reaksi keras dari 'gedung sebelah'; DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Muhammad Hatta, legislator dari partai NasDem itu menyuarakan ketidaksetujuannya atas pemberhentian cleaning service di atas.

"Hal ini tidak sejalan dengan semangat pemulihan dan pengurangan beban ekonomi masyarakat. Tentu mereka akan menjadi pengangguran yang tidak jelas dalam memberi nafkah keluarganya," papar Muhammad Hatta dalam keterangan rertulisnya kepada WACANA.Info, Senin (8/02).

Akan jauh lebih bijak, sambung Muhammad Hatta, pemerintah memberi porsi kerja yang lain tanpa melakukan pemecatan. Sebab stimulus ekonomi di masa-masa seperti saat ini sangat diperlukan. Hatta menganggap kebijakan tersebut keliru dan perlu dicermati kembali. Terlebih di tengah kondisi kian tingginya angka pengangguran.

"Proses pemecatann para cleaning service jelas akan menambah beban hidup bagi mereka. Mestinya kita perlu punya sense of humanis, karena kita berada di situasi yang tidak normal pasca bencana. Masa solusinya harus seperti itu, padahal uangnya sudah kami sahkan di APBD 2021 kemarin," sesal pria yang juga ketua Panitia Khusus (Pansus) pengawasan percepatan pemulihan dampak ekonomi dan sosial pasca gempa DPRD Sulawesi Barat itu.

Dalam waktu dekat, DPRD Sulawesi Barat bakal mengagendakan pertemuan dengan biro umum, sekretariat Provinsi Sulawesi Barat untuk membicarakan persoalan ini.

"Kalau perlu, kami akan hadirkan Sekda provinsi Sulbar sebagai pihak yang mengeluarkan surat," tegas Muhammad Hatta.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris dalam surat yang ia teken tersebut menjelaskan, kondisi kantor Gubernur Sulawesi Barat yang rusak akibat gempa bumi berskala M 6,2 beberapa waktu lalu bikin aktivitas pemeliharaan gedung mustahil untuk dilakukan. 

"Termasuk di dalamnya penggunaan jasa cleaning service," begitu bunyi surat resmi yang bersifat penting itu.

Masyarakat tidak Siap, Pemerintah Daerah pun Demikian

Benar, bahwa tak ada yang punya kesiapan sempurna atas peristiwa bencana alam seperti gempa bumi. Sebab gempa bumi yang hingga saat ini mustahil untuk diprediksi kapan ia terjadi, kesiapsiagaan dari semua pihak mestinya jadi hal yang hukumnya wajib. 

Muhammad Hatta menilai, salah satu poin penting yang harus dibicarakan secara serius pasca gempa bumi di Mamuju-Majene beberapa waktu lalu ialah bagaimana membentuk sistem kesiapsiagaan yang baik di tengah masyarakat. Apa dan bagaimana masyarakat harus bertindak jika bencana itu terjadi, serta bagaimana pemerintah mengambil sikap.

Anggota DPRD Sulbar, Muhammad Hatta. (Foto/Istimewa)

Sebab, menurut Hatta, gempa bumi yang diduga kuat disebabkan oleh aktivitas sesar naik Mamuju (Mamuju thrust) itu benar-benar membuktikan betapa masyarakat tidak punya kesiapan. Parahnya, pemerintah daerah pun demikian. Seolah tak punya langkah yang jelas dalam mengontrol keadaan pasca bencana merusak itu terjadi.

"Mitigasi bencana kita lemah. Kondisi itu terjadi mulai dari level pemerintah, sampai di level bawah. Padahal kita punya catatan sejarah soal bagaimana gempa bumi itu sudah terjadi selama beberapa kali di masa lampau," ucapnya.

Tentang Pansus pengawasan percepatan pemulihan dampak ekonomi dan sosial pasca gempa yang dipimpinnya, Muhammad Hatta membeberkan enam poin penting agar menjadi fokus pemerintah saat ini. Akan jauh lebih baik jika keenam poin itu dilakukan sengan segera.

"Stimulus ekonomi bagi UKM dan IKM berdampak berdasarkan assesment data, program padat karya untuk mengurangi penggaguran dan mendorong perputaran ekonomi, penyediaan satgas bencana di setiap desa, promosi investasi aman dan mudah di Sulbar, pemasangan alat seismometer secara masif di wilayah-wilayah rawan, serta dana desa 'marasa' diarahkan ke desa-desa berdampak di Mamuju dan Majene," urai Muhammad Hatta.

Bantuan Logistik Masih Terus Mengalir

Seperti tak pernah berhenti. Bantuan logistik bagi para korban gempa bumi di Mamuju dan Majene hingga kini masih terus mengalir. Salah satunya distribusi banguan yang diinisaisi oleh ikatan alumni Dikmaba Polri Tahun 2002 (TTNT ASADE) Sulawesi Barat.

Dalam rilisnya, Basman SH yang Ketua Ikaba TTNT ASADE Sulawesi Barat itu mengungkapkan, bantuan berupa eras, gula pasir, minyak goreng, mie instan, air mineral, mkanan siap saji, termasuk susu formula, popok, minyak telan serta perlengkapan bayi lainnya telah didistribusikan kepada para korban bencana di Mamuju dan Majene.

Distribusi Bantuan yang Dilakukan Ikatan Alumni Dikmaba Polri Tahun 2002. (Foto/Cakra)

"Termasuk bantuan kepada anggota TTNT ASADE Sulawesi Barat berupa uang tunai Rp 1 Juta," ujar Basman.

Ragam bantuan yang didistribusikan tersebut bersumber dari sumbangan TTNT ASADE se Indonesia.

"Kami mengucap banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu Sulbar pasca gempa M 6,2 yang terjadi beberapa waktu lalu," pungkas Basman.

Dalam waktu dekat, TTNT ASADE Sulawesi Barat bakal melaksanakan memberikan trauma healing khusus kepada anak-anak yang terdampak bencana. (Naf/A)