NU-Muhammadiyah Tolak HTI

Wacana.info
Webinar ESENASI Sulbar.

MAMUJU—Gelaran Webinar yang diselenggaran oleh Lembaga ESENSI Sulawesi Barat berlangsung serius lagi padat pesan. Pasalnya, topik seputar Khilafah dan Populisme Islam rupanya telah menjadi sorotan dua Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) besar di Indonesia. Yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Ketua PW. Muhammadiyah Sulawesi Barat, Wahyun Mawardi mengungkapkan, bahwa memang dewasa ini ada wacana menghidupkan kembali Khilafah. Kendati secara tektual, tidak ditemukan perintah yang tegas perihal pendirian nengara khilafah. 

"Konsep khilafah ini terkesan utopis-romantis. Sebab realitasnya menunjukkan sejumlah upaya menyatukan umat Islam di seluruh dunia justeru masih kedodoran. Yang jadi persoalan bagaimana merealisasikan konsep khilafah secara empiris-realistis,” ungkap Wahyun yang juga sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Barat, Selasa, 17 November 2020.

Dikatakan, bila konsep ini dipaksakan akan terjadi benturan teologis dan politis. “Karena itu, sikap Muhammadiyah tegas. Tidak setuju dengan agenda Khilafah di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya. 
Ia juga mengingatkan agar tidak ada lagi pihak-pihak yang menggiring opini yang seolah-olah Muhammadiyah sedang dimasuki oleh para pengusung khilafah. Sebab hal itu dapat mencederai citra Muhammadiyah yang merupakan organisasi Modern dan Moderat.

Demikian halnya dengan Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama (NU) Sulawesi Barat, Adnan Nota. Katanya, terpaan populisme Agama telah membawa sejumlah persoalan yang kian pelik dalam konteks kebangsaan. Sebab, segalanya ingin serba dikaitkan dengan Islam. 

Demikian pula dengan usungan ide khilafah. Hal tersebut menurutnya dipicu oleh doktrinasi yang men ganggap bahwa politik merupakan bagian pokok dari Agama. “sehingga kalua ada yang mencoba melakukan otokritik terhadap hal itu, maka langsung dilabeli sebagai kafir. Karena dianggap melawan firman Tuhan,” terang Adnan Nota, yang juga Kepala Kantor Kementrian Agama Majene. 

Sementara, lanjutnya, dalam pandangan Imam Syafii, politikmerupakan bagian dari Syariah dan salah satu cabang di antara cabang-cabanganya. 

“Problem kedua ketika ide khilafah hendak diterapkan, adalah belum jelasnya model penerapan yang dianut. Apakah akan menggunakan mazhab tertentu atau seperti apa. Kalau tidak, wajar jika hal ini disebut dengan labelisasi,” kata Adnan. 

Hal paling mengerikan dari semua itu adalah ketika Agama dan politik tidak memiliki garis demakrakasi yang jelas. “Ini bisa mengaburkan posisi Agama da