MAMUJU-Pandemi Covid 19 bukan berarti menjadi penghalang untuk tidak menggulirkan dialektika keilmuan. Sebab hari ini teknologi membuka kran agar dialektika itu tetap berjalan meski berbeda medium. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Lembaga Esensi Sulawesi Barat, Nursalim Ismail, baru-baru ini usai menggelar virtual converence melalui Zoom Cloud.

Kali ini kata dia, Esensi Sulawesi Barat kembali menyorot konsep khilafah dalam perspektif berbangsa dan bernegara.

"Tapi tentu dalam kondisi seperti saat ini ada hal yang akan memengaruhi perspektif itu," katanya.

Pria yang juga kini menjabat Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Sulawesi Barat itu dalam pertemuan daring tersebut membeberkan, saat ini gerakan yang tetap mengusung konsep khilafah masih tampak dirasakan. Meski secara kelembagaan itu tidak lagi diakui oleh negara.

"Apalagi jika ditilik melalui tren beragama melalui Medsos hari ini," bebernya.

Pada forum yang sama turut hadir Akademisi STAIN Majene, Mohammad Nasir. Dalam paparannya, ia menduga keras salah satu potret konsep khilafah yang diusung adalah mayoritas muslim tapi tak mampu memberlakukan hukum Islam.

"Kita melihat itu sepertinya terjadi di Indonesia yang terjadi sehingga menjadi sasaran," ucap dia.

Senada dengan Ketua PWNU Sulawesi Barat, KH. Adnan Nota yang menyebut, apa yang diusung oleh mereka terhadap kelompok yang konsen pada konsep khilafah merupakan upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai basis klaim.

"Dalam hal ini klaim negara syar'i. Padahal  sebenarnya telah hadir di Indonesia. Hal itu bisa dibuktikan dengan banyaknya produk hukum yang mengarah kesana," ujarnya..

Kendati demikian, Yusmin Muin, salah satu peserta Virtual Converence yang digelar siang hingga sore itu berharap, pencegahan paham ideologi yang berbungkus label khilafah ini meski secara yuridis tak lagi diakui di Indonesia, tetap penting untuk cekatan melihat pengaruh yang dibawahnya.

"Apalagi kita lihat dikalangan remaja kecenderungan itu ada," harap dia. (*)