MAMUJU--Sukri Umar dan Muhammad Hatta Kainang jadi dua pembicara utama dalam diskusi publik yang diinisiasi cerita demokrasi di salah satu Warkop di kota Mamuju, Senin (5/10 malam. Baik Sukri maupun Hatta, sama-sama mewakili dua kubu pelaku utama di gelanggang politik bertajuk Pemilukada Mamuju.

Sukri Umar sebagai reprtesentasi pasangan Sutinah-Ado Mas'ud, sementara Muhammad Hatta Kainang jadi wakil duet Habsi Wahid-Irwan Pababari. Dalam diskusi tersebut, keduanya sama-sama melontarkan poin-poin penting terkait kontestasi menuju momentum politik 9 Desember tahun 2020 ini.

Sukri Umar dalam pandangannya menyebut, ada hal substansi yang tak ditampilkan secara utuhh di pemerintahan Kabupaten Mamuju saat ini. Karena ia tak berjalan maksimal, maka ragam persoalan pun terus bermunculan yang hingga kini belum juga dapat diretas oleh kepemimpinan Habsi-Irwan di lima tahun terakhir.

Sukri bahkan mengungkapkan data IPM yang ia miliki. Kata Sukri, kualitas IPM di Sulawesi Barat jauh dari rata-rata nasional. 

"Lima tahun yang lalu Mamuju terbaik di Sulbar. Hari ini jadi yang terburuk di Sulbar. Jadi silahkan dinilai sendiri. Stunting juga begitu. Kita kedua tertinggi untuk skala nasional. Angka stunting di Mamuju itu tertinggi di Sulbar. Kalau dulu ada Majene atau Mamasa yang tertinggi, sekarang Mamuju. Apa yang salah ?. Saya kira kebijakan yang salah," papar Sukri Umar.

Sukri menambahkan, minimnya keberpihakan pemerintah untuk poin-poin yang sifatnya produktif jadi salah satu pemicu deretan kemunduran itu. RPJMD, berikut turunannya dalam bentuk program kegiatan di tiap tahunnya, menurut Sukri, tak menunjukkan keberpihakan pemerintah kabupaten Mamuju pada sektor-sektor yang lebih penting lagi mendesak.

"Yang salah di situ. Keberpihakan yang tidak jelas. Political will yang tidak jelas, Mamuju ini mau diapakan," begitu kata Sukri Umar, pria yang juga legislator provinsi Sulawesi Barat dari partai Demokrat itu.

Seolah tak mau kalah dari Sukri, Muhammad Hatta pun membeberkan beberapa hal tentang apa yang yang akan dimaksimalkan Habsi-Irwan jika di Pemilukada tahun ini, pasangan incumbent itu kembali dipercaya oleh mayoritas masyarakat Mamuju. Hatta memulainya dengan komitmen Habsi-Irwan untuk membiayai mahasiswa Perguruan Tinggi, meski komitmen itu hanya berlaku untuk dua fakultas saja.

"Misalnya mereka yang lulus Perguruan Tinggi akan dibiayai. Tapi itu ada di dua fakultas saja, kedokteran dan arsiktektur. Itu yang akan di-back up incumebnt ketika diberi amanah. Termasuk persoalan permodalan yang juga mendapat perhatian khusus bagi petahana. Bagaimana memfasilitasi usaha-usaha muda untuk memperoleh modal," ucap Hatta, Anggota DPRD Sulawesi Barat dari partai NasDem itu.

Prestasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Mamuju jadi 'jualan' utama Muhammad Hatta di salah satu sesi dalam diksusi malam itu. Kata dia, DPM-PTSP Mamuju kini telah jadi rujukan beberapa daerah dalam hal bagaimana pengelolaan perizinan itu dijalankan.

Hatta bahkan menegaskan, dalam hal pengelolaan perizinan, Kabupaten Mamuju sudah dalam kartegori zona hijau.

"Satu catatan buat teman-teman, soal regulasi mengenai perizinan yang dikelola oleh DPM-PTSP Mamuju. Ini jadi satu kebagaan juga karena beberapa daerah lain itu belajar di Mamuju. Soal bagaimana mekanisme perizinan di Mamuju. Ternyata kita di Mamuju selalu didatangai oleh daerah lain untuk melakukan studi bnanding. Kalau penilaian, kita untuk penananman modal di Mamuju ini masuk dalam kategori hijau. Dan ternyata provinsi juga mau belajar," pungkas Muhammad Hatta Kainang. (*/Naf)