MAMUJU--Partai Amanat Nasional (PAN) jadi salah satu partai politik yang menjadi sorotan publik khususya jelang Pemilukada Mamuju tahun 2020. Keputusan DPP PAN yang menyerahkan dukungannya ke pasangan Habsi Wahid-Irwan SP meruntuhkan angan dan cita-cita kader serta pengurus PAN di Kabupaten Mamuju total memenangkan sang penantang; Siti Sutinah Suhardi-Ado Mas'ud.

Semua juga tahu, sejak awal proses penjaringan bakal calon Kepala Daerah yang digulirkan PAN Mamuju, hingga Rakor di DPP PAN beberapa waktu lalu, partai berlambang matahari terbit itu memang telah menyatakan sikap untuk mendukung Tina-Ado. Meski baru-baru ini, oleh DPP PAN, SK dukungan faktanya diserahkan ke Habsi-Irwan.

Hal tersebut jelas bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh mayoritas kader dan simpatisan PAN di Mamuju. Buntutnya, malam deklarasi pasangan Tina-Ado belum lama ini turut dihadiri oleh sejumlah kader serta simpatisan partai besutan Zulkifli Hasan itu.

Sejurus dengan sikap mayoritas kader dan simpatisan PAN Mamuju itu, Arman Salimin pun membeberkan krnologis terbitnya keputusan PAN untuk mendukung Habsi-Irwan yang disebutnya tak sesuai mekanisme.

"Penetapan di DPP itu sedianya sudah berjalan prosesnya. Sementara ini, Pak Habsi secara tiba-tiba kami tidak tahu. Bahkan kami Rakor di DPP pun kami tidak tahu kalau Pak Habsi itu masuk. Bahkan semua tim Pilkada di DPP itu tidak ada yang tahu soal itu. Makanya kami sudah keneruskan aspirasi kader dari bawah ini, kami sampaikan kondisinya ke ketua umum," beber Arman Salimin, pria yang Sekretaris DPW PAN Mamuju itu kepada WACANA.Info, Rabu (12/08).

Arman Salim. (Foto/Manaf Harmay)

Zulkifli Hasan, sang Ketua Umum PAN, kata Arman, bakal menindaklanjuti asprasi kader PAN Mamuju itu. Mantan legislator Sulawesi Barat itu bahkan mengaku telah menerima informasi seputar penerbitan SK pembatalan dukungan untuk Habsi-Irwan tersebut.

"Tanggapannya Pak Ketum akan diproses dan dipertimbangkan untuk itu. Untuk sementara kami memang belum menerima
SK pembatalan yang dimaksud. Tapi informasi yang kami peroleh dari DPP itu bahwa sudah ada SK pembatalannya. Meski saya sendiri belum lihat itu," ungkap dia.

Ancaman sanksi yang digembar-gemborkan akan diberikan kepada kader dan simpatisan PAN yang tak tegak lurus dala menjalankan SK DPP PAN mendukung Habsi-Irwan, menurut Arman merupakan sesuatu yang hampir mustahil untuk direalisasikan. Siapa lagi yang akan menggerakkan PAN di Mamuju, jika mereka benar-benar disanksi, menurut Arman.

"Saya saja di DPW ini selaku penanggungjawab sama sekal tidak pernah diajak komunikasi (oleh Habsi-Irwan). Sampai sekarang. Saya pun berkesimpulan bahwa Pak Habsi hanya membutuhkan SK-nya saja, tidak membutuhkan kadernya. Kenapa dia tidak membangun komunikasi ?. Harusnya kalau Beliau punya komitmen untuk membesarkan PAN, mestinya dia membangun komunikasi. Kami ini sangat terbuka, kecuali kalau Beliau sendiri yang diam-diam mengurus ke DPP juga, yah itu lain soal. Nah kalau misalnya kader mau diberikan sanksi, masa semua kader mau disanksi ?.Kosong dong PAN kalau begitu. Apa artinya kalau kader itu mau diberi sanksi ?, artinya dia mau matikan PAN. Masa semua kader PAN mau diberi sanksi ?," keluh Arma Salimin, penantang Pemilukada Pasangkayu itu.

Meski SK DPP PAN telah diterima Habsi-Irwan sejak jauh hari sebelumnya, Arman mengaku sama sekali belum menerima tembusan atau salina SK yang dimaksud. Hal itu jadi bukti, betapa buruknya komunikasi yang dibangun Habsi-Irwan dengan kubu PAN.

"Mekanismenya kan begini, kan ada pendaftaran, ada verifikasi. Kemudian rapat pleno DPD, DPW. Lalu ada Rakor di DPP bersama ketua umum. Makanya dukungan ke Tina itu diawali dengan terbtnya surat tugas yang salah satu poinnya meminta Sutinah untuk berkordinasi dengan seluruh kader. Tina kan sudah lakukan itu, sementara Pak Habsi sama sekali tidak melakukannya. Kami tidak tahu, termasuk beberapa tim Pilkada DPP PAN juga tidak tahu dari mana SK untuk Pak Habsi itu bisa terbit," demikian Arman Salimin.

Jayadi: Daerah Mengusul, DPP yang Menetapkan

"Kalau dikatakan tidak ada komunikasi dengan kader dan pengurus PAN di daerah, itu tidak benar juga yah. Sebab kemarin itu setelah Bapak (Habsi Wahid) menerima SK dari DPP, kami telah menyampaikan surat itu ke DPD dan DPW. Kita sudah sampaikan itu. Kemudian yang kedua, kita juga sudah mengundang teman-teman pengurus DPD, sekalugus anggota DPRD-nya,".

Statement di atas dusampaikan Sekretaris DPW NasDem Sulawesi Barat, Muhammad Jayadi. Pria yang anggota DPRD Sulawesi Batat itu menganggap, segala kekisruhan yang menyelimuti hubungan Habsi-Irwan dengan PAN itu lebih disebabkan oleh komunikasi yang belum maksimal alias miss komunikasi.

Muhammad Jayadi. (Foto/Istimewa)

"Insya Allah dalam waktu dekat kita akan undang DPW-nya terkait masalah persiapan kita untuk deklarasi. Komunikasi itu sebenarnya sudah kami lakukan. Saya kira mungkin miss komunikasi saja," ujar Jayadi yang sebelumnya sempat lama berkarir di PAN itu.

Di mata Jayadi, SK DPP PAN untuk mendukung pencalonan Habsi-Irwan di Pemilukada Mamuju itu mesti jadi rujukan utama bagi kader dan pengurus PAN di Kabupaten Mamuju untuk bergerak. Senantiasa seiya sekata bersama arus politik utama dalam memenangkan pasangan petahana itu. Keliru, menurut Jayadi, jika ada kader dan pengurus PAN yang justru berpaling dari apa yang telah diputuskan oleh DPP PAN.

"Jadi, tidak mesti apa yang diharapkan oleh DPD dan DPW terhadap siapa pasangan calon yang akan diusung, itu juga yang jadi di DPP. Karena kewenangan DPD dan DPW itu hanya mengusulkan pasangan calon. Yang menetapkan itu kan di DPP. Saya kira Pak Habsi-Irwan ini juga masuk di dalam salah satu usulan DPW. Jadi begitu, artinya saya kira kewenangannya hanya mengusulkan. Ketika bukan yang diinginkan yang ditetpkan oleh DPP lalu kemudian menganggap bahwa mekanisme yang dilalui Habsi-Irwan tidak sesuai, itu kan logika terbalik yang ingin dibangun. Jelas itu merugikan pasangan calon kami," urai Jayadi.

Mengurai benang kusut antara PAN dengan kubu Habsi-Irwan, Jayadi berkomitmen untuk tetap menempatkan PAN di barisan strategis dalam suksesi kandidat incumebent tersebut di Pemilukada Mamuju 9 Desember tahun ini. Mengakomodir keinginan kader PAN, termasuk memposisikan kader PAN di bagian penting pada instrumen pemenangan Habsi-Irwan.

"Pasti akan kami komnikasikan. Karena ketika DPP sudah memutuskan untuk mengusul Habsi-Irwan, itu kan sudah terbangun komitmen politik antara PAN dengan pasangan calon yang ada. Sehingga menjadi tanggung jawab kita sebagai pasangan calon yang diusung oleh PAN untuk mengakmodir. Baik dari sisi kekaderan untuk menempatkan seperti apa, atau harapan mereka. Itu sudah pasti, karena itu jadi komitmen dari dinamika politik ini," pungkas Muhammad Jayadi. (Naf/A)