Apresiasi Ombudsman untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulbar

Wacana.info
Diskusi Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulbar, Muhammad Rahmat Sanusi dengan Kepala Ombudsman Perwakilan Sulbar, Lukman Umar. (Foto/Istimewa)

Mamuju- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Rahmat Sanusi bertandang ke kantor Ombudsman perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Senin (10/08).

Rahmat, jadi pejabat Eselon II pertama pasca pelantikan terakhir yang berkunjung dan berkoordinasi ke Ombudsman. Apresiasi pun datang dari Kepala Ombudsman perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Lukman Umar.

"Pasca pelantikan pejabat di Pemprov Sulbar, Pak Rahmat ini merupakan Kepala Dinas pertama dan satu-satunya yang berkunjung ke kantor Ombudsman. Sebagai mitra, kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih," ujar Lukman dikutip dari rilis media yang diterima WACANA.Info.

Kata Lukman, komponen layanan PTSP di Sulawesi Barat terbilang mulai membaik. Meski di masa mendatang, perlu dilakukan perbaikan dengan senantiasa membawa budaya malaqbi ke dalam sistem pelayanan publik di provinsi ke-33 ini. Bukan hanya di PTSP saja, akan tetapi di setiap unit layanan publik lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. 

"Pertemuan dan sharing yang kita lakukan hari ini Insya Allah segera ditindaklanjuti. Apalagi Provinsi yang masih berada zona merah pada program uji kepatuhan Ombudsman Republik Indonesia secara nasional. Tersisa Sulbar dan Papua Barat. Ini tugas kita bersama untuk memperbaiki itu," harap Lukman Umar.

Rahmat Sanusi dalam keterangannya mengaku, keputusannya bertandanng ke Ombudsman tersebut merupakan upaya dalam mewujudkan layanan pemerintahan yang prima. Sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. 

Ia pun berharap, jalinan kerja sama dengan Ombudman senantiasa tetap terjalin.

"Keberadaan PTSP Sulbar bukan hanya bekerja memberikan layanan perizinan. Namun lebih dari itu, PTSP juga harus bisa menarik investor untuk datang menanamkan modalnya di Sulbar melalui investasi. Salah satu upaya mewujudkan itu dengan kemudahan akses dan pelayanan prima," papar Muhammad Rahmat Sanusi. (ADV)