Drama Restu PAN serta Sejarah yang Berulang

Wacana.info
Foto/Ilustrasi/Net

MAMUJU--"Sejarah mungkin berulang, walau engkauku maafkan Oh kekasih...". Begitu penggalan lirik lagu berjudul 'sejarah mungkin berulang' yang dipopulerkan kelompok musik asal Malaysia; New Boyz.

Lagu yang dirilis tahun 1999 itu sempat menjadi lagu wajib bagi sebagian remaja Indonesia kala itu. Dikatakan lagu wajib karena begitu mudahnya kita mendengar lagu tersebut diputar di berbagai tempat, kala itu.

==

Tentang sejarah yang mungkin berulang, mirip-mirip dengan perjalanan terbitnya restu PAN di Pemilukada. Rabu (22/07) petang, publik di Mamuju disajikan berita yang terbilang mengejutkan tentang arah dukungan partai berlambang matahari terbut itu di Pemilukada Mamuju tahun 2020.

Adalah duet Habsi Wahid-Irwan SP Pababari yang berhak mendapatkan restu PAN untuk bertarung di pesta elektoral lima tahunan tersebut. Partai politik yang memberi restu pada pencalonan pasangan tertentu memang bukan hal yang luar biasa.

Namun untuk kasus PAN, hal tersebut menjadi menarik untuk disimak. Itu lantaran sebelumnya ada nama Siti Sutinah Suhardi; penantang Habsi-Irwan yang diserahi mandat dalam bentuk rekomendasi dari PAN untuk maju di Pemilukada tahun ini.

Awalnya, pada bulan November tahun lalu, Siti Sutinah Suhardi sukses mengantongi rekomendasi dari PAN. Prinsipnya, rekomendasi tersebut merupakan restu dari PAN bagi Sutinah di gelanggang Pemilukada Mamuju, dengan sejumlah poin persyaratan.

Sejak saat itu, mesin PAN di Mamuju bergerak untuk suksesi Sutinah. Sebuah ceremoni khusus bahkan digelar untuk menandai penyerahan rekomendasi yang diteken oleh Tim Pilkada pusat, DPP PAN: Viva Yoga Mauladi dan Yandri Susanto kepada Sutinah kala itu.

Mandat dalam bentuk rekomendasi untuk Sutinah di atas seolah tak berarti setelah foto surat keputusan persetujuan pencalonan oleh DPP PAN kepada Habsi-Irwan beredar di ragam media sosial. Dalam foto surat tersebut ditegaskan persetujuan PAN kepada pasangan petahana itu untuk maju sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati di Pemilukada Mamuju tahun 2020.

Surat keputusan persetujuan pencalonan itu lengkap dengan tanda tangan ketua umum DPP PAN, Zulkifli Hasan (bermaterai) serta Sekjen DPP PAN, Eddy Soeparno (berstempel). Suratnya sendiri diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020.

"Yah bgitulah. Kadang-kadang sikap DPP tidak tahu kita ini di daerah jadi serbah salah," ucap ketua DPD PAN Mamuju, Masramjaya kepada WACANA.Info.

Jelas, Masram begitu terpukul plus kecewa dengan terbitnya surat keputusan sebagai bentuk restu PAN bagi pencalonan Habsi-Irwan itu. Pasalnya, selama ini Masram diketahui mengambil peran sebagai salah satu pemain inti pada suksesi pencalonan Siti Sutinah Suhardi.

"Kalau SK yang bulan Maret, iya. Tapi kalau hasil Rakor DPP, DPW dan DPD, dibatalkan itu SK karena tidak melalui mekanisme. Itu keputusan rapat," sambung Masram yang mengaku sedang berada di Jakarta.

Iya, politisi senior di kabupaten Mamuju itu sedang berada di ibu kota. Menunggu arahan DPP PAN pasca terbitnya surat keputusan persetujuan pencalonan bagi Habsi-Irwan di atas.

"Soal apakah akan ada SK baru terbit berikutnya, kita tunggu saja sampai jelang pendaftaran di KPU. Karena kader PAN tidak terima di Mamuju. Saya ini ikut keinginan dan semangat dari kader-kader PAN di daerah. Bukan keinginan saya sebagai ketua. Sebab apalah artinya saya ini tanpa dukungan dari kader dan simpatisan PAN," terangnya.

Diungkapkan Masram, surat keputusan yang diterima Habsi-Irwan itu telah menyalahi mekanisme yang berlaku di internal PAN. Terlebih, apa yang telah diputuskan itu tanpa sepengetahuan pengurus DPW dan DPD PAN.

"Langsung saja muncul begitu, kita tidak tahu. DPW tidak tahu, tim Pilkada nasional juga tidak tahu. Saya menunggu petunjuk DPP malam ini. Apapun petunjuk DPP akan saya sampaikan ke seluruh kader melalui rapat setelah saya balik. Mungkin beberapa hari ke depan," pungkas Masramjaya.

Senada dengan apa yang disampaikan Masram di atas, sekretaris DPW PAN Sulawesi Barat, Arman Salim mengaku tak tahu menahu ihwal apa dan bagaimana surat keputusan persetujuan pencalonan untuk Habsi-Irwan itu bisa terbit.

"Masalah SK Habsi-Irwan, saya belum dapat surat tembusannya dan belum ada konfirmasi DPP ke saya," singkat Arman Salimin yang dihubungi via WhatsApp.

Catatan Buram Rekomendasi PAN

Mengulang ulasan di awal tulisan ini, sejarah memang berulang untuk restu PAN bagi kandidat kepala daerah di Pemilukada di Sulawesi Barat itu. Apa yang tersaji di kabupaten Mamuju ini, nyaris tak ada beda dengan kondisi Pemilukada Polman tahun 2017 silam.

Dalam catatan WACANA.Info, di Pemilukada Polman kala itu, awalnya PAN memberikan rekomendasinya ke Salim S Mengga yang maju sebagai kandidat calon Bupati Polman. Belakangan, justru duet Andi Ibrahim-Masdar-Muhammad Natsir Rahmat-lah yang berhak menggunakan surat keputusan PAN untuk mendaftar ke KPU Polman.

Ditemui di sela-sela penyerahan rekomendasi DPP PAN kepada Sutinah Suhardi, akhir November tahun lalu, Masram sama sekali tak khawatir akan potensi kondisi di Polman itu bakal terulang di Pemilukada Mamuju.

"Garansinya itu adalah di DPP, setelah muncul tahapan Pilkada ini dengan lahirnya rekomendasi. Ada kesepakatan di internal rapat harian bahwa yang pertama, seandainya ada SK keluar sebelum kongres, itu tidak mempengaruhi. Yang kedua, ada kesepakatan di pengurus harian bahwa tidak boleh lagi terjadi (perubahan rekomendasi). Ini kan di pengurus harian aroma kongres sekarang ini kan beragam pendapat, tentunya beragam kepentingan. Tetapi memang ada kesepahaman soal rekomendasi ini," terang Masram saat itu.

Masih di kesempatan yang sama, Masramjaya yang Ketua Komisi III DPRD Mamuju itu mengatakan, apapun kesepakatan yang sudah diputuskan menyangkut rekomendasi di Pemilukada, hendaknya tetap dipatuhi oleh semua pihak.

"Tidak boleh berubah, apa yang sudah terbangun dari awal. Sebab oleh DPP itu mendengar langsung aspirasi dari DPD. Pokoknya pertanyaan di sana itu, bagaimana DPD-nya, siapa yang direkomendasikan. Kalau itu, saya haqqul yakin ini tidak akan berubah. Kecuali tiga syarat dalam rekomendasi itu tidak dipenuhi oleh kandidat," demikian Masramjaya. (Naf/A)