KIM, untuk Penyebarluasan Informasi dari Masyarakat

Wacana.info
Kepala Bidang Sarana dan Desiminasi Informasi, Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Mamuju, Ita Sari Darmawati. (Foto/Keto)

MAMUJU--Perubahan masyarakat dan kemajuan di bidang teknologi yang serba cepat membuat informasi menjadi sangat penting. Informasi yang disebarkan dengan cepat, mangkus (efektif) dan sangkil (efisien) menjadi hal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
 
Karena itulah masyarakat dan pemerintah membutuhkan jembatan untuk mengkomunikasikan melalui Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM.

Kepala Bidang Sarana dan Desiminasi Informasi, Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Mamuju, Ita Sari Darmawati menjelaskan, KIM adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan nilai tambah.

Definisi ini berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2010. Setidaknya ada empat peraturan yang dapat menjadi landasan hukum bagi aktivitas KIM, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

"Singkatnya, KIM adalah kelompok masyarakat yang aktif mengelola dan menyebarkan informasi kepada masyarakat secara swadaya," terang Ita Sari Darmawati saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (7/07).

Ita, begitu ia sering disapa menambahkan, setiap kelompok di dalam masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan yang di dalamnya terdapat aktivitas memperoleh, mengolah dan menyebarkan informasi secara mandiri kepada anggota kelompoknya maupun anggota masyarakat lain di lingkungannya. 

"Dapat dikategorikan sebagai KIM," sambungnya.

"KIM ini lebih fleksibel. Siapa saja bisa, mau dia pegawai negeri, mau petani, dan mereka mau berkumpul bersama - sama satu KIM dengan latar belakang yang berbeda itu tidak masalah," terangnya.

Pembetukan KIM sendiri di Mamuju dimulai sejak tahun 2015 dan di akhir tahun 2017 atau setelah Kominfo berdiri menjadi OPD baru, mulai KIM ini di fasilitasi pembentukannya sampai ke tingkat desa.

"Jadi targetnya satu desa satu KIM di akhir tahun 2017. Pada saat itu kami tidak punya anggaran, tapi Pak Bupati (Mamuju) Beliau konsen sekali, peduli sekali dengan KIM jadi kami fasilitasi pembentukan. Pada saat itu ada sekitar 40 saja yang terbentuk," ujar Ita.
  
Untuk informasi, saat ini sudah terbentuk 137 KIM di hampir seluruh desa di Kabupaten Mamuju. (ADV)