MAMUJU--Mengurangi kegiatan dengan keterlibatan orang banyak jadi konsekuensi logis dari bergulirnya tahapan Pemilukada lanjutan di tengah pandemi covid-19 yang belum juga reda. KPU sendiri telah melakukan rasionalisasi anggaran kegiatan, khususnya ragam agenda dengan pelibatan orang banyak.

Hamdan Dangkang, Ketua KPU Mamuju menyebut, dari rasionalisasi anggaran yang dilakukan itu, ditemukan asumsi senilai kurang lebih Rp 500 Juta. 

"Kami telah menerima edaran dari KPU RI untuk kita melakukan rasionalisasi anggaran. Jadi segala Bimtek yang istilahnya tidak mesti dilakukan secara tatap muka, itu kita hilangkan. Cukup dilaksanakan secara virtual saja. Ada juga Bimtek yang tidak bisa dilaksanakan secara virtual, harus dengan tatap muka. Itu yang kita pertahankan. Kemudian kita mengurangi beberapa perjalanan dinas, kemudian sosialisasi yang menghadirkan massa itu kita hilangkan. Kira-kira anggaran yang bisa kita rasionalisasi itu hampir Rp 500 Juta," ujar Hamdan, seperti dikutip dari kpu-mamuju.go.id, Selasa (16/06).

Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang. (Foto/Manaf Harmay)

Tahapan Pemilukada yang dijalankan di tengah pandemi covid-19 jelas berdampak pada pemenuhan ragam kebutuhan dalam hal pencegahan penyebaran virus yang menyerang saluran pernapasan itu. Implikasi anggaran jelas jadi hal yang tidak bisa ditawar.

"Ada penambahan dalam rangka penanganan covid-19 itu ada sekitar Rp 5 Milar. Peruntukannya itu adalah penambahan honor, penambahan KPPS, PPDP, penyediaan APD baik di tingkat KPU kabupaten, PPK, PPS, sampai dengan KPPS. Bahkan kami juga akan menyediakan sarung tangan serta masker bagi pemilih di TPS," sambungnya.

"Itu semua yang kami tawarkan ke pihak Pemda kemarin. Apalagai Kemendagri juga telah mengimbau ke Pemda untuk serius membantu KPU. Di situ juga disepakati bahwa penganggarannya 50 Persen di tanggung oleh APBD, 50 Persennya lagi ditanggung APBN," Hamdan menambahkan.

Anggaran tersebut rencananya juga akan digunakan untuk membantu sosialisasi para calon Kepala Daerah. Menurut Hamdan, metode kampanye para peserta Pilkada tahun ini jelas bakal jauh berbeda dari even serupa sebelum-sebelumnya.

"Kan calon ini dibatasi juga kampanyenya. Semua diarahkan dengan menggunakan sosialisasi secara virtual. Bahkan pertemuan terbatas saja itu hanya bisa dilaksanakan maksimal 20 orang saja. Makanya kami menambah APK mereka untuk sosialisasi di media cetak dan elektronik. Termasuk bahan-bahan cetak lainnya," demikian Hamdan Dangkang.

Pemprov Sulbar Pastikan Kesiapan KPU

Dibutuhkan langkah tak biasa untuk memastikan kesuksesan Pemilukada serentak tahun ini. Apalagi kalau bukan karena makhluk tak kasat mata bernama virus corona yang bikin protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19 jadi hal yang mesti dijunjun tinggi dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilukada tahun 2020.

Untuk memastikan kesiapan empat KPU kabupaten yang bakal ber-Pemilukada tahun ini, pemerintah provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk ikut serta dalam memastikan pelaksanaan Pemilukada bisa berjalan dengan baik. Kepala Kesbangpol provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Rahmat Sanusi menjelaskan, pihaknya telah menjadwalkan kunjungan kerja ke empat KPU kabupaten yang dimaksud; Majene, Mamuju, Mateng dan Pasangkayu.

Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Rahmat Sanusi (Foto/Manaf Harmay)

"Karena ini agenda Nasional, hajatan Nasional. Jadi kami bakal memastikan apa dan bagaimana kesiapan teman-teman KPU di daerah dalam melaksanakan Pilkada di tengah penyebaran virus corona," ujar Rahmat Sanusi yang ditemui dalam kunungannya di sekretariat KPU Mamuju, Senin (15/06).

Masih kata Rahmat, tanggung jawab akan keberhasilan pesta elektotral itu tak elok jika hanya dibebankan kepada penyelenggara Pilkada saja. Kata dia, seluruh lapisan masyarakat juga punya tanggung jawab yang besar akan sukses tidaknya pelaksanaan even tersebut.

"Tantangannya semakin berat. Sebab Pilkada digelar di tengah wabah virus corona. Jadi, mari bersama-sama mengambil tanggung jawab itu. Jangan biarkan penyelenggara bekerja sendiri,: pesan Rahmat.

Badan Kesbangpol provinsi Sulawesi Barat juga berencana untuk semakin menggenjot sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat. Utamanya jelang pelaksanaan pemungutan suara yang diputuskan jatuh pada tanggal 9 Desember 2020. (*/Naf)