MAMUJU--Muhammad Asri Anas resmi mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatannya selaku Plt Ketua DPW PAN Sulawesi Barat. Surat pengunduran dirinya itu telah ia layangkan ke ketua umum DPP PAN, Zulkifli Hasan pada hari ini, Selasa (5/05).

Tak hanya itu, pria yang mantan Anggota DPD RI ini juga menyatakan diri untuk non aktif sebagai kader PAN terhitung sejak surat pengunduran dirinya itu diterbitkan. Asri dalam surat yang ditandatanganinya itu menyebut, PAN saat ini tak lagi bisa menjaga soliditas kader dalam bingkai rekonsiliasi.

"Dan (tidak lagi bisa) mempertahankan tujuan berdirinya PAN sebagai partai yang lahir dari proses reformasi," tulis Asri di surat pengunduran diri yang ditandatanganinya di atas materai 6 Ribu itu.

Dalam surat yang diterbitkan di Jakarta itu, Asri tak lupa mengucap terima kasih kepada Zulifli Hasan yang telah mengajaknya kembali ke PAN tahun 2018 lalu. 

"Sejak saya menjadi kader PAN tahun 2013. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan selama mengemban amanah sebagai ketua DPW PAN provinsi Sulawesi Barat dan semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita semua. Amin," tutup Asri di surat yang sama.

Surat Penguduran Diri Muhammad Asri Anas. (Foto/Istimewa)

Pasca pelaksanaan kongres PAN ke-V beberapa waktu lalu, nama Asri Anas disebut-sebut bakal menjadi korban restrukturisasi kepengurusan di tubuh partai berlambang matahari terbit itu. Asri yang berdiri berseberangan dengan Zulikfli Hasan di arena kongres bikin putra asli Tapango, Polman itu kian tak nyaman.

"Pak Zulhas (Zulkifli Hasan) menurut saya gagal membangun rekonsiliasi pasca kongres," ucap Asri Anas kepada WACANA.Info.

Ditanya soal langkah apa yang akan diambil Asri Anas pasca tak lagi di PAN, Asri mengaku bakal memusatkan pikiran dan tenaganya pada bisnis yang ia geluti. Selain mempersiapkan wadah politik baru bersama Amin Rais dan beberapa tokoh lainnya.

"Saya fokus bisnis. Dan lagi persiapkan partai baru dengan Pak Amin Rais dan beberapa tokoh nasional," tutup Muhammad Asri Anas.

Di waktu yang sama, ketua fraksi PAN periode 2019-2024, Hanafi Rais juga menyatakan mundur dari jabatannya di DPR sekaligus di kepengurusan PAN. Dikutip dari Kompas.com, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional ( PAN) periode 2019-2024 Hanafi Rais menyatakan mundur dari jabatannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus di kepengurusan PAN.

Hanafi mengatakan, pasca-Kongres PAN pada Februari lalu, ia berharap partainya dapat menegakkan prinsip keadilan untuk menjaga keutuhan dan kebersamaan antarkader. Namun, ia menilai, Kongres V PAN justru sarat akan kekerasan dan mencoreng wajah partai. 

Di sisi lain, Hanafi berpendapat, saat ini PAN cenderung bersikap konformitas terhadap kebijakan pemerintah. Padahal, menurut dia, banyak kader dan simpatisan ingin PAN menjadi antitesis dari pemegang kekuasaan. 

"Kecenderungan melakukan konformitas terhadap kekuasaan sekalipun didahului dengan kritik-kritik, bukan sikap yang adil di saat banyak kader dan simpatisan menaruh harapan PAN menjadi antitesis dari pemegang kekuasaan," tutur putra Amin Rais itu.

Disesalkan, Meski Tak Kuasa Menahan

Arman Salimin dan Masramjaya

Muhammad Asri Anas menahkodai DPW PAN Sulawesi Barat sejak 4 April 2018 silam. Berdasarkan SK bernomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/085/IV/2018, Muhammad Asri Anas diangkat sebagai pelaksana tugas ketua DPW PAN Sulawesi Barat.

Mundurnya Asri di struktur PAN tersebut tak banyak dikomentari oleh pengurus PAN Sulawesi Barat. Sekretarit DPW PAN Sulawesi Barat, Arman Salimin menyebut, keputusan Asri tersebut merupakan hak prerogatif seorang Muhammad Asri Anas.

"Itu hak prerogatif peribadi Asri, dan keputusannya ada di DPP," sebut Arman Salimin.

Sedikit berbeda dengan yang disampaikan Ketua DPD PAN Mamuju, Masramjaya. Kepada WACANA.Info. Masram mengaku sangat menyayangkan keputusan mundur dari koleganya itu. Di mata legislator Mamuju ini, Asri telah mampu memberi warna tersediri pada dinamika ber-partai di tubuh PAN.

"Tentunya saya tidak pada posisi untuk bisa menghalangi siapapun yang ingin mundur dari PAN. (Semua) berpulang kepada yang bersangkuatan, itu hak setiap orang untuk bersikap. Apalagi menyangkut pilihan politik," simpul Masramjaya. (Naf/A)