MAJENE--Bakal calon Bupati Majene, Andi Syukri Tammalele (AST) telah mantap untuk sepaket dengan Arismunandar di momentum Pemilukada Majene mendatang. Tentang sejauh mana kesiapannya, AST membeberkannya seperti dikutip dari rilis media center AST-Aris yang diterima WACANA.Info, Senin (20/04).

"Saya sudah pastikan mengundurkan diri dari ASN. SK Pensiun akan segera terbit dan akan saya tindak lanjuti dengan penyiapan berkas-berkas administrasi lainnya untuk pendaftatan sebagai calon Bupati di KPU Majene nanti", beber AST yang masih menjabat Sekda Majene itu.

Menggandeng Arismunandar di Pemilukada Majene, sambung AST, adalah keputusan yang tepat. Terlebih ketika paket tersebut mendapat restu daru keluarga besar Kalma Katta yang politisi ulung kabupaten Majene itu (Arismunandar adalah putra Kalma Katta).

Satu hal yang jadi poin penting dalam ikhtiar AST-Arismunandar di Pemilukada Majene nanti; perubahan. Menurut AST, kabupaten Majene harus mendapat sentuhan perubahan untuk jadi lebih baik lagi. Memberdayakan potensi lokal dalam mendorong pembangunan di segala lini misalnya.

Dari rilis yang sama, AST menjelaskan, perekonomian majene akan tumbuh pesat jika label prioritas diserahkan kepada para pelaku bisnis lokal. 

"Dengan menopang pelaku bisnis lokal dan menumbuhkan sentra-sentra ekonomi lokal agar produktif, maka perputaran uang akan lebih banyak terjadi di majene," sambung dia.

AST-Aris pun bakal membenahi iklim birokrasi di wajah pemerintahan kabupaten Majene. Menurutnya, birokrasi pemerintahan harus didorong untuk pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat dan memanusiakan. Tidak boleh lagi ada masyarakat Majene yang mengalami diskriminasi dan keterlambatan dalam mendapatkan pelayanan publik, layanan kependudukan, layanan kesehatan dan layanan pendidikan harus cepat, adil dan merata hingga ke seluruh pelosok majene. 

AST-Arismunandar. (Foto/Istimewa)

"Penempatan pejabat publik di OPD terkait juga harus menerapkan prinsip 'the right man on the right job'. Tidak boleh lagi ada pejabat yang diangkat atas unsur kedekatan pribadi semata tanpa kemampuan kerja yang memadai. Pejabat publik harus diangkat berdasarkan prestasi dan dedikasinya. Lalu dibimbing, dibina dan diayomi oleh Bupati dan Wakil Bupati dengan pola humanis dan harmonis. Diberikan reward dan punishment secara profesional. Tidak boleh juga ada bawahan yang bekerja dengan prinsip ABS atau Asal Bapak Senang", urai pria yang mantan Kadis Pendidikan provinsi Sulawesi Barat itu.

Perbaikan infrastruktur juga menjadi segmen lain yang menurut AST perlu lebih digenjot lagi. Infrakstruktur, kata AST, harus merata hingga ke pelosok. Jalan-jalan di pelosok seperti kawasan pegunungan dan pedalaman Majene harus diperbaiki agar akses distribusi ekonomi dan pendidikan bagi masyarakat pelosok dan pedalaman bisa terbuka dengan baik.

"Masyarakat majene ini bukan cuma berada di pesisir dan kota. Tapi juga ada di pegunungan dan pelosok. Mereka semua punya kontribusi yang sama dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu harus diperlakukan adil dan merata," papar AST.

AST juga mengklaim penerimaan publik atas keputusannya menggandeng Arismunandar itu cukup positif. Berdasarkan survei yang dilakukan dengan menggandeng lembaga survei nasional yang terpercaya, mayoritas masyarakat Majene menghendaki perubahan dan hanya sedikit yang menghendaki keberlanjutan pemerintahan yang ada saat ini.

"Hanya 15 Persen yang menghendaki keberlanjutan pemerintahan yang ada. Sedangkan arus yang menginginkan perubahan angkanya hingga 76 Persen lebih. Itu adalah fakta yang terungkap dalam survei jajak pendapat yang dilakukan Charta Politika, lembaga survei nasional yang menjadi mitra media center AST-Aris," tutup AST. 

Belum jelas memang, kapan Pemilukada serentak bakal digelar. Pandemi covid-19 bikin penyelenggara Pemilu, pemerintah dan lembaga legislatif di Negeri ini bersepakat untuk menunda pelaksanaan Pemilukada serentak yang sedianya bakal dilaksanakan pada 23 September 2020.

Belakangan, Komisi II DPR RI bersama KPU dan Mendagri menyepakati bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut bakal digelar pada 9 Desember 2020, tentu dengan terlebihdahulu mempertimbangkan kondisi pandemi virus yang menyerang saluran pernapasan itu di Indonesia. (*/Naf)