MAMUJU--Hingga kini, belum satu pun kasus positif covid-19 di Sulawesi Barat. Semoga seterusnya hingga virus asl Wuhan, Tiongkok itu bena-benar terkendali di Ibu Pertiwi.

Belum ada, bukan berarti pemerintah tak melakukan langkah antisipasi. Di kabupaten Mamuju misalnya, pemerintah kabupaten Mamuju bahkan telah menghabiskan anggaran sekira Rp 1 Miliar untuk membiayai setiap kebijakan dalam mencegah penyebaran virus corona baru tersebut.

Bupati Mamuju, Habsi Wahid mengungkapkan, uang 1 Miliar tersebut telah digunakan untuk mengadakan sejumlah alat kesehatan. Dari Alat pelindung diri (APD) hingga alat kesehatan lain sesuai dengan proposal yang diajukan oleh instansi teknis dalam hal ini Dinas kesehatan dan RSUD Mamuju.

"Seperti alkohol sebagai bahan hand sanitizer, pendeteksi panas tubuh, hingga keperluan lain yang sifatnya mendesak," beber Habsi seperti dikutip dari rilis Humas Pemkab Mamuju, Sabtu (28/01).

Bupati Mamuju, Habsi Wahid. (Foto/Manaf Harmay)

Habsi menambahkan, anggaran di atas diambil dari dana tak terduga yang termuat dalam APBD tahun 2020. Selanjutnya kembali akan dilakukan penyesuaian anggaran yang tentunya bakal dicocokkan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.

Pembina gugus tugas percepatan penanganan corona virus kabupaten Mamuju itu menyebut, pihaknya tetap siap untuk dalam hal alokasi anggaran sesuai apa yang akan dibutuhkan dalam menangani pandemi tersebut. Meski di sisi lain, wajib untuk menanti regulasi dari pemerintah pusat atas kasus yang telah menjadi bencana nasional tersebut.

"Yang jelas penanganan corona ini tetap akan kita prioritaskan," pungkas Habsi Wahid

Berapapun Anggarannya, DPRD Pasti Setuju

Pihak eksekutif tak perlu ragu dalam hal ketersediaan anggaran untuk pencegahan virus mematikan itu. Ada garansi dari lembaga legislatif Mamuju untuk itu.

Ketua Komisi III DPRD Mamuju, Masramjaya mengatakan, untuk saat ini fokus pemerintah adalah bagaimana mencegah penyebaran covid-19 di Mamuju. Urusan anggaran, DPRD siap duduk bersama.

"Sepanjang untuk kepentingan penganganan covid-19, DPRD pasti setuju berapa pun anggaran yang mau disiapkan, sumbernya dari mana, tinggal disampaikan ke DPRD peruntukannya untuk apa saja," ujar Masram kepada WACANA.Info.

Ketua Komisi III DPRD Mamuju, Masramjaya. (Foto/Manaf Harmay)

Yang mestinya jadi fokus pemerintah saat ini, kata Masram, bagaimana agar penyebaran virus itu tak sampai masuk ke kabupaten Mamuju. Ini penting, apa lagi dengan melihat fakta bahwa Mamuju jadi pintu utama bagi jalur transportasi orang dari dan keuar daerah.

"Bandara kapan ditutup ?. Pemda berani tidak untuk menutup. Perbatasan Mateng dan Majene bagaimana ?. Belum lagi kesiapan ADP, rapid test seperti apa ?. Termasuk koordinasi dengan Pemprov yang mesti dibangun secara lebih serius lagi dalam penanganan corona ini .Lalu seperti apa kesiapan tenaga medis kita ?.  Belajar dari DKI lah kita ini," urai Masramjaya.

Terlepas dari dimana kewenangan menutup Bandara itu berada, menurut Masram, mestinya sudah lahir aturan tentang kewajiban bagi siapa saja yang datang dari daerah yang telah terpapar untuk menjalani isolasi mandiri. Pemerintah daerah idealnya sudah harus menyusun regulasi tentang hal itu.

"Siapa pun yang punya kewenangan, yah mestix setiap penumpang yang baru turun dari peswat hendaknya dikarantina selama 14 hari. Pemda atau Pemrov siapkan tempat karantina berikut kelengkapannya," sambung dia.

"Buang jauh-jauh perbedaan, saatnya bersatu melawan covid-19," simpul Masramjaya. (*/Naf)