MAMUJU--Dalam upaya untuk mencegah terjadinya konflik sosial, koordinasi antarlembaga jadi sesuatu yang wajib untuk terus dilakukan. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris.

Saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) tim terpadu penanganan konflik sosial, Idris menjelasakan, keterpaduan dan koordinasi antar aparatur pemerintah daerah dengan instansi vertikal serta dengan kelompok masyarakat perlu untuk semakin diefektifkan.

Bisa dengan mengintensifkan ragam kegiatan pencegahan, penghentian, serta dan pemulihan pasca konflik.

"Sebenarnya pemerintah pusat mengharapkan kita untuk terus care terhadap pencegahan pada titik-titik konflik yang ada," terang Muhammad Idris pada Rakor yang dilaksanakan di ruang kerjanya, Selasa (10/03).

Masih kata Idris, penanganan konflik sosial memang selalu dipantau dan dimonitor secara online oleh Kementerian terkait yang menangani. Pelaksanaan Rakor tersebut, menurut Idris, semata-mata untuk menjaga sinergitas penanganan konflik sosial dalam rangka merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

"Terutama di lingkup pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," pungkas Muhammad Idris seperti dikutip dari rilis Humas pemerintah provinsi Sulawesi Barat.

Potensi Konflik Sosial Jelang Pilkada Serentak

Kepada badan kesatuan Bangsa dan Politik provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Rahmat Sanusi menganggap, memaksimalkan koordinasi anttarlembaga, termasuk dengan kelompok masyarakat penting untuk terus ditingkatkan. 

Menurutnya, pelaksanaan Pilkada serentak di empat kabupaten di Sulawesi Barat tahun ini bukan tidak mungkin jadi pemantik terjadinya konflik sosial. Apalagi jika melihat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada yang dirilis Bawaslu Ri baru-baru ini.

"Data dari Bawaslu menyebutkan, tiga dari empat kabupaten di Sulbar yang akan ber-Pilkada tahun ini masuk dalam 10 besar daerah yang paling rawan. Makanya, penting kiranya untuk kita semua terus memaksimalkan koordinasi untuk mencegah terjadinya konflik sosial itu," sumbang Rahmat Sanusi.

Merespon IKP yang dirils Bawaslu tersebut, dalam waktu dekat, Badan Kesbangpol Sulawesi Barat bersama pihak terkait lainnya bakal berkunjung ke empat kabupaten di Sulawesi Barat yang akan menggelar Pemilukada tahun ini. 

Kunjungan kerja itu, kata Rahmat, semata-mata ingin memastikan segala persiapan menuju pesta demokrasi lima tahunan itu benar-benar telah dilakukan.

"Selain ingin memastikan bahwa hal-hal yang sifatnya preventif sudah dilakukan di masing-masing kabupaten," pungkas Muhammad Rahmat Sanusi. (*/Naf)