BALI--Satu lagi even politik besar yang bakal digelar di tahun 2020 ini. Sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota secara serentak akan melaksanakan Pilkada pada tanggal 23 September 2020.

Menuju momentum tersebut, Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi bidang politik dan pemerintahan umum yang dilaksanakan di Bali, Kamis 27 Februari 2020. Agenda yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian itu dihadiri oleh sejumlah pihak yang punya kepentingan secara langsung pada suksesnya pelaksanaan Pilkada tahun 2020.

Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang menjelasakan, selain menyatukan visi dan misi serta kesiapan pelaksanaan Pilkada tahun ini, rapat koordinasi tersebut juga dimasudkan sebagai deteksi dini dalam mendukung suksesnya momentum pesta elektoral lima tahunan tersebut.

Hamdan yang turut hadir pada kegiatan itu mengutip sejumlah poin penting yang menjadi pesan utama Menteri Dalam Negeri pada rapat koordinasi yang dipusatkan di Bali Nusa Dua Convention Center tersebut.

"Kerja-kerja Pemilu/Pilkada adalah kerja kerja 'orkresta'. Kerja-kerja kolaborasi para pemangku kepentingan. Sehingga sukses Pemilu/Pilkada sangat tergantung sinergi beberapa pihak," beber Hamdan dalam keterangan tertulisnya.

Dikutip dari kpu-mamuju.go.id, Jumat (28/02), sinergitas beberapa pihak yang dimaksud Hamdan di atas diantaranya, penyelenggara Pemilu/Pilkada sebagai jantung terselenggaranya Pemilu/Pilkada. Kemudian aspek netralitas, serta mampu merencanakan dan mengeksekusi program-program penyelenggaraan Pemilu/Pilkada adalah faktor penting yg menjadikan penyelenggara Pemilu/Pilkada sangat strategis.

"Kemudian ada kontestan, yaitu Paslon, partai Pendukung, serta tim sukses. Prinsip yang diharapkan adalah bertanding secara fair, siap menang dan siap kalah," sambung dia.

Peran pemerintah daerah dan pusat pun tak kalah pentingnya. Tugas utamanya adalah mencukupi anggaran penyelenggaraan dan pengamanan. Itu diikat dalam NPHD. Netralitas pemerintah juga menjadi faktor penting.

"Lalu ada aparat keamanan. Netral dan mampu membuat perencanaan dan melakukan tindakan pengamanan.
Termasuk media yang mampu memberikan suplai informasi yang obyektif, transparan, dan mengedepankan idealisme kebangsaan," terang Hamdan.

Peran Para tokoh di semua lini juga dipandang sangat vital dalam hal keterlibatannya mensukseskan Pilkada tahun ini.

"Serta masyarakat itu sendiri. Tingkat partisipasi yang tinggi diharapkan memberikan legitimasi pemimpin menjadi baik," tutup Hamdan Dangkang.

Sebagai informasi, pihak-pihak yang turut hadir pada rapat koordinasi itu diantaranya dari Kemendagri, Polri, Kejaksaan, jajaran Intelejen, Sekda, Kepala Kesbangpolinmas, Ketua Bawaslu dan Ketua KPU. (*)