MAMUJU--Pelaksanaan Pemilukada serentak di Majene, Mamuju, Mateng dan Pasangkayu tahun 2020 ini jadi satu dari lima isu utama yang jadi perhatian pemerintah provinsi Sulawesi Barat. Selain pelaksanaan Pemilukada, pemerintah provinis juga memberi atensi pada isu penyebaran virus corona Covid-19.

Selain kedua isu di atas, Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar, Wakil Gubernur, Enny Anggraeni Anwar di rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Barat, Rabu (19/02), juga menyinggung isu lainnya.

Termasul Rancangan Undang-Undang Omnibus law yang mengatur regulasi ketenagakerjaan, capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Barat khususnya aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan institusi demokrasi serta standardisasi, serta penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Dibutuhkan masukan dan saran dari para anggota Forkorpimda dan pemangku kepentingan terkait yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Dalam menjaga stabilitas kondisi wilayah Sulbar, sangat penting melakukan langkah-langkah antisipasi terkait isu strategis dan pelaksanaan agenda Nasional yang akan dilaksanakan di Sulbar," beber Ali Baal Masdar seperti dikutip dari rilis Humas Pemprov Sulawesi Barat.

Selain membahas lima isu strategis di atas, rapat Forkorpimda tersebut juga sebagai ajang silaturrahmi dalam hal menuntaskan sejumlah agenda penting di provinsi ke-33 ini. 

"Kegiatan tersebut juga sebagai ajang silaturrahim, sekaligus menjadi momen dalam menyelesaikan segala permasalahan, dan hambatan yang sedang atau yang akan dialami nantinya. Pertemuan kita semua di sini menjadi salah satu momen dalam membangkitkan semangat juang dalam membangun daerah kita Sulawesi Barat dan hal yang ini perlu kita berikan apresiasi yang besar," sumbang Enny.

Enny memberi perhatian khusus pada isu penyebaran virus Corona Covid-19. Kata dia, pemerintah provinsi Sulawesi Barat saat ini telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah penyebaran virus mematikan itu. Buktinya, belum lama ini, ia dan pihak Dinas Kesehatan memantau langsung ruang isolasi di RSUD yang disediakan bagi masyarakat Sulawesi Barat yang diindikasikan terpapar virus tersebut.

"Kiranya seluruh unsur pimpinan terkait dapat bersatu padu dalam menghadapi permasalah serius ini. Pasalnya, terdapat beberpa data bahwa Sulbar memiliki beberapa pintu masuk bagi warga asing. Salah satunya kantor PLTS yang ada di Belang-Belang kabupaten Mamuju. Jadi perlu dilakukan antisipasi tingkat tinggi dalam melakukan pencegahan penyebaran virus Corona itu. Apalagi ada beberapa masyarakat Sulbar yang melakukan aktifitas di Cina yang sudah dikembalikan di Sulbar. Semuanya Alhamdulillah negatif terjangkit virus itu," pungkas Enny Anggraeni Anwar.

Pelaksanaan Sensus Penduduk Juga Penting

Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi mengaminkan lima isu strategis di atas yang mesti jadi fokus pemerintah saat ini. Kendati demikian, politisi Demokrat itu meminta semua pihak untuk memasukkan pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020 sebagai isu yang tak kalah urgennya. 

Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi. (Foto/Humas Pemprov Sulbar)

Kepada WACANA.Info, Suraidah mengatakan, penting bagi semua pihak untuk memberi perhatian pada pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020. 

"Sebab sensus penduduk 2020 ini akan menjadi pijakan dalam perencanaan awal untuk jangka panjang di pemerintahan ke depan," beber Suraidah.

Suraidah pun mengapresiasi pelaksanaan rapat dengan Forkorpimda tersebut. Terlebih pertemuan tersebut adalah yang pertama kalinya dilaksanakan di di tahun 2020 ini.

"Tentu saya mengpresiasi bahwa memang koordinasi dan sinergitas dari semua lembaga itu penting. Tadi juga disinggung tentang pelaksanaan Pilkada di empat kabupaten. Untuk itu saya menyuarakan untuk dibentuk tim khusus untuk memantau pelaksanaan PIlkada tersebut," begitu kata Suraidah Suhardi. (*/Naf)