Persoalan Tutar yang Seolah Tak Berujung, DPRD Sulbar: Rp 8 Miliar Lebih untuk Perbaikan Jalan

Wacana.info
DPRD Sulbar Terima Unjuk Rasa Aliansi Masyarakat Tutar. (Foto/Kominfo Sulbar)

MAMUJU--Mulai dari akses transportasi yang memadai, fasilitas kesehatan, atau fasilitas publik lainnya ibarat hal yang sebegitu langkanya di kecamatan Tutar, kabupaten Polman. Sudah sejak sekian tahun lalu, ragam persoalan tersebut cukup sering disuarakan masyarakat Tutar. Meski hingga kini, belum juga menemui titik terang.

Senin, (10/02), tututan untuk meretas persoalan di atas kembali didengungkan aliansi mahasiswa Tutar. Mereka pun menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sulawesi Barat.

Irfan Saleri, koordinator lapangan aksi bahkan menyebut, masyarakat Tutar seolah dianaktirikan pemerintah. Kata Irfan, jauh-jauh mereka datang ke Mamuju karena telinga masyarakat Tutar sudah sangat jenuh lagi bosan oleh janji manis pemerintah.

"Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang sakit, selama ini harus ditandu menuju pusat kesehatan sejauh 45 Kilometer," ujar Irfan.

Menurut dia, atmosfer kemerdekaan yang sudah puluhan tahun dinikmati Bangsa ini, tak sekalipun dapat dirasakan masyarakat Tutar. 

"Karena itu kami meminta pemerintah. Baik eksekutif dan legislatif untuk mendengarkan suara dan rintihan masyarakat Tutar yang sudah puluhan tahun terzolimi," sambung Irwan, pemuda Tutar lainnya.

Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi yang menerima tuntutan massa aksi hari itu menilai, taggung jawab penyelesaian masalah di Tutar bukan hanya ada di pundak pemerintah provinsi Sulawesi Barat saja. Harus ada upaya nyata bersama pemerintah kabupaten Polman untuk menutaskan persoalan yang masih dihadapi masyarakat Tutar tersebut.

"Isu ini juga jadi atensi kami ke Pemkab Polman. Karena tanggungjawab ini bukan hanya di DPRD Sulbar, tapi dari Pemkab Polman juga harus bersinergi untuk melihat permasalahan yang dihadapi masyarakat Tutar ini," sebut Suraidah.

Politisi Demokrat itu menjelasakan, kehadiran Sekda provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris saat aksi unjuk rasa hari itu semakin menegasakan bahwa segala permasalahan di kecamatan Tutar adalah tanggungjawab bersama.

"Ini lah yang akan kita koordinasikan lebih lanjut ke Pemkab Polman, karena masalah ini bukan hanya kewenangan Pemprov saja," sambung dia.

Keberpihakan kebijakan dari pemerintah provinsi Sulawesi Barat untuk kebaikan masyarakat Tutar nyata adanya. Menurut Suraidah, itu dibuktikan dengan alokaso anggaran sebesar Rp. 8 Miliar lebih di tahun 2020 untuk perbaikan akses jalan di kecamatan Tutar.

"Agak keliru juga kalau masyarakat Tutar menganggap pemerintah tidak memperhatikan. Karena Pak Abdul Rahim (Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat) juga cukup sering menyuarakan segala permasalahan itu," pungkas Suraidah Suhardi. (*/Naf)