Kabupaten Mamuju untuk Beralih Status Mestinya Bukan Perkara Sulit

Wacana.info
Djafar Alkatiri. (Foto/Facebook Pemprov Sulbar)

Laporan: Syamsul

MAMUJU--Hingga saat ini, masih ada empat provinsi yang ibu kotanya masih berstatus kabupaten. Nasibnya sama dengan Sulawesi Barat dengan ibu kota di kabupaten Mamuju.

Mengubah status kabupaten Mamuju sebagai ibu kota provinsi bukan hal yang sulit. Hal itu disampaikan ketua tim Komite I DPD-RI, Djafar Alkatiri dalam kunjungan kerja DPD-RI di kantor Gubernur Sulawesi Barat, Selasa (3/12).

Menurutnya, peralihan status tersebut bukan termasuk pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). 

"Ini hanya perubahan alih status wilayah administrasi, dari kabupaten menjadi kota. Tidak banyak membutuhkan prasyarat, baik kapasitas daerah maupun persyaratan administrasi daerah karena semua sudah lengkap," ujar Djafar pada kegiatan yang dipusatkan di auditorium lantai IV kantor Gubernur Sulawesi Barat itu.

Djafar berharap, Mamuju dan ibu kota di empat provinsi lainnya itu sudah bisa beralih status menjadi kota dalam waktu dekat ini. Sebab hal tersebut merupakan perintah dan arahan Undang-Undang.

"Karena itu DPD akan mendesak dan bersama-sama DPR untuk kita merekomendasikan supaya kabupaten Mamuju ini menjadi kota Mamuju, sehingga menjadi ibu kota dari pada (provinsi) Sulbar. Secara fisik dan administrasi, kabupaten Mamuju ini sudah memenuhi syarat. Bahkan melampaui untuk menjadi kota mamuju," sambung dia.

Djafar juga optimis, Mamuju yang sudah berstatus kota itu bisa direalisasikan di rentang waktu lima tahun mendatang.

"Saya kira kan pemerintah ini sudah maju, memahami otonomi dan aspirasi masyarakat. Saya kira pemerintah akan menjawab tuntutan ini karena ini kebutuhan. Tidak ada biaya yang mahal yang akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat ketika kabupaten menjadi kota. Ini kan hanya perubahan status. Jadi saya kira ada alasan rasional dan proporsional untuk perubahan ini. Tidak mungkin sampai 15 tahun lagi. Mudah-mudahan dalam lima tahun ini bisa terealisasi," pungkas Djafar Alkatiri.

RTRW Mamuju Sudah Ok 

Sebelumnya diberitakan, salah satu kendala utama hingga upaya peralihan status kabupaten Mamuju itu adalah dokumen RTRW yang belum klop. Hal itu sempat diutarakan anggota Komite I DPD-RI, Almalik Pababari.

Senator asal Sulawesi Barat itu bahkan mengutip statemen Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang membuka opsi pemindahan ibu kota provinsi Sulawesi Barat.

Dokumen RTRW kabupaten Mamuju sedianya telah benar-benar ok. Saat ini, pemerintah kabupaten Mamuju sisa menunggu jadwal pengesahan RTRW yang akan dilakukan antara eksekutif dan legislatif di Bumi Manakarra ini.

Kota Mamuju. (Foto/Humas Pemkab Mamuju)

Kabid infrastruktur dan Pengembangan wilayah, Bappepan Mamuju, Erick Ady Novendra menjelasakan, dirinya bersama tim telah menghabiskan waktu sekira hampir dua tahun untuk dapat mengurai benang kusut penyelesaian RTRW. Kata Erick, awalnya dokumen tersebut sama sekali belum tervalidasi oleh Badan Informasi Geospasial, dan belum ada validasi dari KLH provinsi. Pun belum dibahas untuk diteruskan pembahasannya di tingkat lintas Kementerian.

Dengan kegigihan dan termotivasi oleh keinginan untuk menciptakan data base rencana pembangunan yang tertata rapi dari pusat hingga daerah, Erick yang alumni local autonomy collage (LAC), Tachikawa Jepang ini terus mendorong rancangan RTRW hingga akhirnya mendapat persetujuan dari Kementerian Agraria dan Tata ruang, Badan Pertanahan Nasional, Dirjen Tata ruang. 

"Sekarang dokumennya telah ditandatangan dan telah diserahkan ke DPRD. Tinggal menunggu pengesahannya untuk diterbitkan menjadi Perda," beber Erick dikutip dari rilis Humas Pemkab Mamuju.

"Semoga bisa segera karena ini adalah pintu masuk investasi sekaligus jalan untuk merubah status Mamuju menjadi kota," tutup Erick Ady Novendra. (*/Naf)