MAMUJU--Ketua tim Komite I DPD-RI, Djafar Alkatiri optimis kabupaten Mamuju bakal segera beralih status menjadi kota. Sejurus dengan perintah Undang-Undang terkait status ibu kota provinsi.

Hal itu ia sampaikan pada pertemuan tim Komie I DPD-RI dengan jajaran pemerintah kabupaten Mamuju, Senin (2/12) malam. Di hadapan tim Komite I DPD-RI dan jajaran pemerintah kabupaten Mamuju, Senator asal Manado Sulawesi Utara itu menjelaskan, Mamuju bukan satu-satunya ibu kota provinsi di Indonesia yang masih berstatus kabupaten. Optimisme Djafar Alkatiri atas peralihan status kabupaten Mamuju sebagai ibu kota provinsi itu didasarkan pada pengalamannya selama di Manado.

Menurutnya, hampir semua aspek daerah yang ada di kabupaten Mamuju punya kemiripan dengan konstruksi di Manado. 

"Tinggal bagaimana mempersiapkan pra syarat agar bisa jadi kota. Ini akan segera kita dorong ke Mendagri. Pembentukan kota ini tidak terlalu banyak syarat seperti membentuk DOB. Jadi saya haqqul yakin Mamuju akan bisa jadi Kota," beber Djafar Alkatiri seperti dikutip dari rilis Humas Pemkab Mamuju.

Dorongan untuk merubah status Mamuju menjadi kota sedianya sudah dilakukan sejak tahun 2014. Bupati Mamuju, Habsi Wahid berharap, usulan itu dapat segera terealisasi.

Habsi mengurai, manfaat yang besar bakal dirasakan jika Mamuju yang berstatus ibu kota provinsi Sulawesi Barat itu dapat beralih status menjadi kota. Salah satunya percepatan pembangunan dapat dilakukan.

"Bayangkan, saat ini anggaran APBD kita sekitar Rp 1,1 Triliun dialokasikan ke sektor wajib (mandatory spending). Kesehatan 10 Persen, pendidikan 20 Persen, ADD 10 Persen, dan infrastruktur 25 Persen, maka kesisahan anggaran akan habis terserap ke gaji, sehingga kita masih kesulitan mengalokasi pembangunan ke sektor lain. Olehnya jika telah terbentuk jadi kota, maka konsentrasi akan terbagi. Pemerintah kota akan fokus membiayai pembangunan sektor perkotaan," sebut Habsi Wahid.

Di sisi lain, sambung mantan Sekda Mamuju itu, sebagai kota provinsi Sulawesi Barat, Mamuju tentu akan punya daya tarik bagi setiap investasi yang akan masuk.

"Dan pada akhirnya akan dapat mempercepat pembangunan demi kepentingan masyarakat banyak. Terlepas dari apapun, ini demi kepentingan masyarakat banyak," tutup Habsi Wahid.

Sebelumnya diberitakan, kendala utama hingga sampai detik ini Mamuju belum juga beralih status menjadi kota adalah dokumen RTRW Mamuju yang belum tersedia. Anggota Komite I DPD-RI, Almalik Pababari bahkan menyebut, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sempat membuka opsi bagi kabupaten lain di Sulawesi Barat untuk menjadi ibu kota provinsi.

Turut mendamipingi Djafar Alkatiri pada egenda yang digelar di galeri Sapota Mamuju malam itu ada Almalik Pababari, Ahmad Bastian, H. Abdurrahman A. Bahmid, serta Abdul R.Thaha, kesemuanya merupakan anggota Komite I DPD-RI. (*/Naf)