MAMUJU--Wacana mengembalikan proses Pemilukada ke DPRD terus berkelindan. Desakan untuk mengembalikan proses politik itu kembali ke lembaga legislatif mayoritas datang dari figur-figur tenar yang berkantor di Ibu Kota, Jakarta sana.

Anggota DPD RI, Almalik Pababari menilai, mengembalikan proses Pemilukada ke DPRD punya hal positif, ada pula sisi negatifnya. Ditemui usai pelaksanaan sosialisasi empat pilar MPR-RI di SMA Negeri 1 Mamuju, Almalik menganggap, efisiensi anggaran bisa dilakukan jika pelaksanaan Pemilukada dikembalikan ke lembaga legislatif.

"Pelaksana Pilkada jelas memakan anggaran yang tidak sedikit. Akhirnya, timbul wacana di kalangan kita bagaimana kalau ini dikembalikan ke DPRD. Itu baru wacana. Artinya, pasti kita dapat tantangan," beber Almalik yang mantan Anggota DPRD Sulawesi Barat itu, Jumat (29/11).

Di sisi lain, mengembalikan pelaksanaan Pemilukada ke DPRD, sambung Almalik, jelas bakal melukai tatanan demokrasi yang sudah sejak sekian tahun terpelihara di seantero Ibu Pertiwi.

"Karena pasti akan ada gejolak yang luar biasa. Kalau pemilihannya di DPRD, biaya yang kita keluarkan tidak seberapa, kan tidak ada TPS. Persoalannya, tidak akan ada ikatan antara pemimpin yang dihasilkan dengan masyarakatnya. Kalau kita berfikir, faktor uang memang Ok. Tapi kalau kita berfikir demokrasi, yah masyarakat kita kasihan juga," terang dia.

Selain menelan banyak anggaran, pelaksanaan Pemilukada langsung seperti yang dilakukan selama ini pun punya efek buruk lainnya. Di banyak kasus, Kepala Daerah hasil pemilihan langsung justru dikritisi secara berlebihan oleh para pemilihnya sendiri. Tidak konsisten, menurut Almalik Pababari.

"Masyarakat sekarang, dia yang pilih, dia juga yang demo. Ini ada apa ?. Kamu yang dipilih, eh ada sesuatu, kamu juga yang turun demo. Ini tidak konsisten namanya. Orang yang kita pilih, harusnya apapun yang terjadi, karena kita yang pilih, yah harus kita dukung," cetus pria yang menjadikan Hanura sebagai partai politiknya yang terakhir.

Ditanya soal konsep Pemilukada paling ideal, Almalik mengatakan, saat ini pihaknya sedang dalam upaya untuk menemukan model pelaksanaan Pemilukada yang mendekati sempurna. Efisien dari segi anggaran, serta tak melukai aspek demokrasi di Indonesia.

"Kami sekarang sedang berusaha bagaimana membantu keuangan pemerintah daerah lewat Pilkada ini. Setelah kami bertemu semua, rampung dari serluruh Indonesia, kami akan adakan pertemuan dengan Kementerian terkait. Lalu kita bicara menyangkut masalah anggaran ini. Supaya pelaksanaan di daerah tidak terlalu rumit, anggarannya tidak terlalu dibebankan ke daerah. Bagaimana pun juga harus ada sumbangsih dari pemerintah pusat," pungkas Almalik Pababari. (Naf/A)