KPID Sulbar Dorong Lahirnya Perda Penyiaran

Wacana.info
FGD Perda Penyiaran oleh KPID Sulbar. (Foto/Humas KPID Sulbar)

MAMUJU--Hingga 11 tahun kehadirannya di Sulawesi Barat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat belum juga melahirkan sebuiah produk hukum berupa Perda khusus untuk mengatur dunia penyiaran di provinsi ke-33 ini.

Berangkat dari hal tersebut, Komisioner KPID Sulawesi Barat periode saat ini sedang menginisasi lahirnya Perda penyiaran. Harapannya, Perda penyiaran tersebut dapat menjadi alterbatif pedoman disamping Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Penyiaran.

Terdapat sejumlah poin permasalahan yang menjadi catatan penting yang disimpulkan KPID Sulawesi Barat periode sekarang. Utamanya dalam hal pengambilan kebijakan di tataran lokal. 

Dikutip dari rilis Humas KPID Sulawesi Barat, lahirnya Perda penyiaran diharapkan mampu membuat lembaga penyiaran di daerah tumbuh dan berkembang dengan baik dalam menjawab tantangan zaman di era industri 4.0. 

Perda tersebut diharapkan menjadi dasar dan dijadikan pijakan bagi KPID Sulawesi Barat dalam menata dan mencegah terjadi pelanggaran penyiaran guna mewujudkan siaran sehat untuk rakyat.

Berangkat dari poin-poin di atas KPID Sulawesi Barat mengelar Forum Group Discussion (FGD) tentang Perda penyiaran di d'Maleo hotel Mamuju, Kamis, (21/11).

Oleh KPID Sulawesi Barat, sebanyak delapan pembicara yang didaulat sebagai pembicara utama dalam FGD tersebut. Mereka di antaranya, mantan Sekprov Sulawesi Baratm H. Ismail Zainuddin, sejumlah tokoh masyarakat, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Abd Rahim, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Syamsul Samad.

Termasuk Kepala Dinas Kominfo Sulawesi Barat, Safaruddin DM,  Akademisi dari STAIN Majene, Muliadi, Akademisi Unika, Rahmat Idrus, Direktur Yayasan Karampuang, Aditya Yudistira, LSM Jari manis, Ashari Rauf serta tujuh Komisioner KPID Sulawesi Barat.

Secara umum, beberapa narasumber di atas mengapresiasi upaya KPID Sulawesi Barat yang menginisasi lahirnya Perda tentang penyiaran.

"Konten lokal menjadi bagian terpenting dalam usulan Perda penyiaran," beber Ismail Zainuddin.

Sementara itu, Muliadi mengaku bakal membangun komitmen yang kuat dalam hal pengembangan lembaga penyiaran komunitas di STAIN Majene. Kata dia, sebagian konten penyiaran yang ada saat ini memang harus mendapat perhatian khusus. Saat ini, sambungnya, banyak konten yang tujuannya hanya memberi hiburan dengan menafikkan sisi edukasi.

"Muatan konten lokal harus dipertimbangkan agar dapat mengangkat budaya kita, budaya malaqbi," beber Muliadi yang mantan aktifis 98 itu.

Direktur Yayasan Karampuang, Aditya Yudistira berharap, Perda penyiaran hendaknya tidak hanya fokus pada permasalahan yang dialami pelaku usaha tetapi juga fokus pada bagaimana isi siaran-siaran itu juga memberi porsi berlebih pada isu anak dan perempuan. 

"Kami LSM yang fokus pada anak dan perempuan berharap pada lembaga penyiaran untuk dapat meningkatkan presentase isi siaran lokal yang berpihak pada anak dan perempuan. Termasuk mengangkat budaya lokal dan mendorong tumbuh kembangnya lembaga penyiaran masyarakat di daerah," papar Aditya.

Pada kesempatan yang sama, Rahmat Idrus yang akademisi dari Unika meminta agar penyusunan naskah akademik Ranperda penyiaran itu dapat disusun secara ilmiah dan sistimatis. Semua pihak dapat memberikan masukan agar kualitas Perda tersebut punya manfaat dan tidak merugikan masyarakat. 

"Kita menyambut baik langkah yang dilakukan KPID Sulbar dengan mengusulkan dibuat Perda penyiaran ini," sebut Rahmat Idrus.

"Harapan kita, Perda ini dapat memberikan konstribusi positif bagi perkembangan penyiaran di Sulbar, seiring dengan program Kominfo internet masuk desa," sumbang Kepala Dinas Kominfo Sulawesi Barat, Safaruddin DM.

Ini Kata Anggota DPRD Sulbar

FGD KPID Sulawesi Barat hari itu dipandu oleh dua Komisioner KPID Sulawesi Barat. Masing-masing koordinator bidang perizinan, Masram dan koordinator bidang, Busran Riandhy. Syamsul Samad dan Abd Rahim, dua Anggota DPRD Sulawesi Barat yang sempat hadir turut memberikan komentar dan komitmenya untuk mengawal lahirnya Perda penyiaran.

"Perda penyiaran usulan KPID ini masuk dalam prolegda DPRD Sulbar tahun 2019, dan menjadi hak inisiatif DPRD," ujar Syamsul Samad.

"Ini langkah maju dari ikhtiar KPID periode ini yang harus kita dukung bersama-sama. Untuk itu penyusunan naskah akademik harus didiskusikan secara massif pada stakeholder penyiaran di kabupaten sehingga diharapkan akan mampu mengurai permasalahan penyiaran yang selama ini dialami pelaku penyiaran," pungkas tambah Abdul Rahim. (*/Naf)