Ali Baal Memang Kantongi Dukungan dari Pengurus Golkar Kabupaten, Tapi...

Wacana.info
Ketua DPD Golkar Mamasa, H Sudirman. (Foto/Manaf Harmay)

MAMUJU--Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar kini jadi pengurus DPP Golkar. Di Jakarta, ia duduk sebagai anggota dewan pakar, DPP Golkar.

Di luar itu, Ali tak menutup kemungkinan untuk dirinya ada di jabatan ketua DPD Golkar Sulawesi Barat. Hal itu sempat diucapkan Ali Baal saat ditemui di ruang kerjanya beberapa hari lalu.

Untuk agendanya tersebut, Ali Baal bahkan tak segan menyebut bahwa dirinya telah didukung oleh seluruh pengurus Golkar kabupaten.

Dikonfirmasi tentang hal itu, Ketua DPD Golkar Mamasa, H Sudirman tak memungkirinya. Kepada WACANA.Info, H Sudirman menyebut, ia beserta empat pengurus DPD Golkar kabupaten lainnya di Sulawesi Barat (tanpa DPD Golkar Polman) memang telah menyatakan dukungannya kepada Ali Baal Masdar.

"Tapi dukungan yang dimaksud adalah dukungan atas pencalonan Beliau sebagai calon Ketua DPD Golkar Sulbar. Tapi belum tentu akan didukung pada saat sudah mencalonkan nanti. Kalau itu tergantung Musda-nyananti. Kan namanya politik toh," beber H Sudirman yang ditemui di ruang fraksi Golkar, DPRD Sulawesi Barat, Senin (28/10).

Musda DPD Golkar sendiri memang belum terjadwal hingga saat ini. H Sudirman mengungkapkan, kemungkinan besar, Musda Golkar Sulawesi Barat akan digelar usai pelaksanaan Munas Golkar, Desember tahun ini.

"Tapi kalau misalnya dianggap ada yang urgen untuk perlu dilakukan Musda, itu domainnya DPP. Kami hanya sekedar meminta agar dipercepat Musda. Tergantung DPP, itu hak prerogatifnya DPP itu," sambung pria yang juga Anggota DPRD Sulawesi Barat itu.

Masih H Sudirman, baik Aras Tammauni, maupun Ali Baal Masdar sedianya belum memenuhi persyaratan untuk maju sebagai kandidat Ketua DPD Golkar Sulawesi Barat. 

Menurut dia, ada mekanisme di internal Golkar yang mengatur bahwa yang berhak mencalonkan sebagai Ketua DPD Golkar Sulawesi Barat adalah ia yang telah menjadi kader Golkar.

"Mereka ini kan bukan kader. Nanti bisa disebut kader bilamana sudah lebih dari lima tahun mempunyai KTA. Itu baru kader. Sementara berdasarkan aturan, yang bisa mencalonkan sebagai calon ketua Golkar provinsi itu harus kader. Kecuali, yang ada di AD/ART dikatakan, bilaman ada orang luar yang ingin berminat untuk menduduki jabatan strategis di partai, itu harus melalui rekomendasi DPP. Kalau mereka ini punya rekomendasi, saya kira kami kader yang ada di daerah ini siap untuk mengamankan rekomendasi itu. Saya belum tahu apakah sudah ada rekomendasi dari DPP. Tapi setahu saya, belum ada rekomendasi apapun dari DPP," urai H Sudirman. (Naf/A)