MAMUJU--Rapor meraj dunia pendidikan di Sulawesi Barat mendapat perhatian dari Anggota DPR RI, Suhardi Duka. Ia menilai, ada ketidaksinkronan manajemen jadi salah satu penyebab buramnya wajah pendidikan di provinsi ke-33 ini.

Di sejumlah kasus, buruknya pengelolaan sektor pendidikan di Sulawesi Barat itu kian nyata. Sebut saja persoalan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang hingga kini masih berkelindan. Termasuk hasil Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMK di Sulawesi Barat yang faktanya di posisi paling buncit di antara provinsi yang ada di Indonesia.

Suhardi Duka menyebut, jika memncari siapa pihak yang harus bertanggungjawab atas kondisi tersebut, maka jawabannya adalah pemerintah daerah. Apakah pemerintah provinsi atau pemerintah tingkat kabupaten.

"Karena malu dong. Masa tingkat peringkat pendidikannya rendah sekali. Itu akibat miss manajemen. Lihat juga budgetnya, berapa APBD-nya di sektor pendidikan. Kalau dia tidak tercapai 20 Persen, itu melanggar Undang-Undang, bisa ditegur Bupatinya atau Gubernurnya," ujar Suhardi yang ditemui usai pelantikan pimpinan DPRD Sulawesi Barat definitif, Senin (28/10).

Suhardi yang wakil Sulbar di Senayan via Demokrat itu menegaskan, sebagai lembaga yang punya fungsi kontrol, DPR bukan tidak mungkin untuk melayangkan teguran kepada pemerintah daerah jika kondisi di atas tak mendapat sentuhan perubahan dari pemerintah daerah.

"Kalau tidak bisa kami tegur melalui DPRD provinsi atau kabupaten, kami akan tegur melalui DPR RI. Kami bisa langsung ke Mendagri, bisa ke Mendiknas," begitu kata Suhardi Duka. (Naf/A)