MAMUJU--Wakil Sekjen DPP Hanura, Bona Simanjuntak dan Wabendum DPP Hanura, Winarti menghadiri agenda Rapat Pimpinan daerah (Rapimda) DPD Hanura Sulawesi Barat di d'Maleo hotel Mamuju, Sabtu (12/10).

Selain sebagai momentum membincang kondisi kekinian di masing-masing pengurus DPC Hanura, Rapimda tersebut juga dimaksudkan sebagai ajang konsolidasi, memanskan kembali mesin partai menatap Pemilukada tahun 2020 dan Pemilu tahun 2024 yang akan datang.

Rapimda yang dihadiri seluruh pengurus teras DPC, DPD dan anggota DPRD terpilih partai Hanura provinsi Sulawesi Barat itu juha dijadikan pembukitan betapa DPD Hanura Sulawesi Barat masih solid untuk mendukung kembali Oesman Sapta Odang (OSO) untuk tetap menahkodai partai Hanura di periode selanjutnya.

Meminta OSO untuk tetap memimpin Hanura jadi salah satu poin yang dimuat dalam rekomendasi Rapimda DPD Hanura Sulawesi Barat. Ada beberapa poin penting lainnya yang juga dimuat kedalam rekomendasi tersebut, termasuk meminta DPP Hanura untuk segera menerbitkan Juklak dan Juknis pelaksanaan Pemilukada serentak tahun depan.

"Dalam rangka memaksimalisasi gerak partai, Munas itu harus dipercepat pelaksanaannya. Termasuk restrukturisasi pengurus harus memilih orang-orang solid dan siap bekerja untuk Hanura. Kemudian kami berpandangan, DPD dan seluruh DPC di Sulbar ini bahwa sosok Oesman Sapta masih layak untuk menjadi pimpinan partai dalam menahkodai Hanura di masa yang akan datang," ujar ketua DPD Hanura Sulawesi Barat, Irwan Pababari usai pelaksanaan Rapimda.

Irwan menganggap, ada banyak kelebihan yang ada dalam diri Oesman Sapta Odang. Kata dia, belum ada figur lain yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin Hanura selaim Oesman Sapta.

"Oesman Sapta adalah tokoh yang memiliki visi kedepan. Kemudian dia sangat low profile, dekat dengan kami yang ada di tingkat DPD. Beliau mampu menyerap dan melihat apa yang dibutuhkan di level paling bawah, sehingga kerja kepartaian yang ada di kami itu sangat efektif selama ini. Beliau juga tokoh yang menurut kami layak untuk tetap berjuang untuk kepentingan rakyat," jelas Irwan yang Wakil Bupati Mamuju itu.

Ketua DPD Hanura Sulbar, Irwan Pababari saat Memberikan Arahan di Hadapan Peserta Rapimda DPD Hanura Sulbar. (Foto/Manaf Harmay)

Urusan Pemilukada serentak tahun 2020, Irwan mendesak DPP Hanura agar segera mengambil langkah strategis dalam rangka memenangkan kader atau usungan dari partai Hanura.

"Kami belum menerima instruksi dari DPP (untuk Pemilukada tahun 2020). Melalui Rapimda ini kami meminta kepada DPP untuk secepatnya mengambil tindakan dalam rangka membuka proses penjaringan. Juklal, Jukni sebagai dasar kami dalam membuka pendaftaran di tingkat provinsi maupun kabupaten," tandas Irwan Pababari.

Selain menjadikan sejumlah poin penting sebagai bahan rekomendasi Rapimda yang kemudian diserahkan ke DPP Hanura, Rapimda DPD Hanura Sulawesi Barat tersebut juga dijadikan momentum dalam menegaskan komitmen para anggota DPRD dari partai Hanura untuk senantiasa bekerja sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada.

Itu dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten dari partai Hanura di momen Rapimda tersebut. Beberapa poin penting termuat dalam lembar pakta integritas yang diteken oleh para legislator Hanura itu, diantaranya pernyataan untuk bekerja secara disiplin dan berdikasi, memberikan yang terbaik bagi kemajuan partai Hanura.

Termasuk kesediaan untuk memperjuangkan visi misi partai Hanura, mematuhi AD/ART partai Hanura, serta kesediaan mendapatkan sanksi tegas apabila terlibat prakter KKN selama mengemban tugas dan tanggungjawab sebagai anggota DPRD.

Tentang pelaksanaan Pemilukada tahun 2020, Wasekjen DPP Hanura, Bona Simanjuntak mengaku pihaknya hanya fokus pada dua poin utama. Pertama mengutamakan keterlibatan kader internal.

"Sekarang kan kita punya kader terbaik yang duduk di lembaga eksekutif. Tadi ada pendapat bahwa ada yang mau naik kelas, 02 jadi 01, itu kita bisa memberikan prioritas. Meski kami tida benar-benar menutup pinya bagi figur di luar kader tentunya," tutur Bona Simanjuntak.

Masih kata Bona, Juklak dan Juknis pelaksanaan Pemilukada sedang digodok di DPP Hanura. Tuntutan untuk segera menerbitkan Juklak dan Juknis tersebut tidak hanya datang dari provinsi Sulawesi Barat saja, ucap Bona.

Wasekjen DPP Hanura, Bona Simanjuntak. (Foto/Manaf Harmay)

"Tapi memang datang dari sejumlah daerah. Memang saat ini sudah dipersiapkan. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu persetujuan dari Ketum langsung. Utamanya untuk daerah-daerah yang kira-kira memang punya sesuatu untuk 2024. Kami tidak hanya berfikir 2020 saja, tapi mengarah ke 2024. Itu yang paling penting untuk kita sekarang ini," papar Bona.

Bona juga menanggapi penegasan DPD Hanura Sulawesi Barat atas sikapnya mendukung kembali Oesman Sapta Odang untuk melanjutkan kepemimpinannya di partai Hanura. Kata dia, dukungan tersebut adalh bukti betapa Hanura solid hingga ke daerah.

"Kami juga mendengat, lebih dari 50 Persen Rapimda se Indonesia, memang solid mendukung Oesman Sapta untuk kembali menjadi ketua umum kita. Pelaksanaan Munas sendiri kita agendakan secepatnya," tutup Bona Simanjuntak. (Naf/A)