MAMUJU--Ribuan mahasiswa dari tujuh Perguruan Tinggi di kabupaten Mamuju menggelar aksi unjuk rasa tepat pada momentum pelantikan Anggota DPRD Sulawesi Barat periode 2019-2024, Kamis (26/09).

Menjadikan gedung DPRD Sulawesi Barat sebagai titik utama aksi, ribuan mahasiswa itu menggelar unjuk rasa bertepatan dengan prosesi pelantikan anggota DPRD Sulawesi Barat di dalam gedung. 

Ada 15 poin yang menjadi tuntutan mahasiswa dalam aksinya hari itu. Selain penolakan terhadap beberapa RUU yang dianggap bermasalah, ribuan mahasiswa tersebut juga menyuarakan sejumlah isu lokal.

Massa Aksi Merangsek Masuk ke Pelataran Utama DPRD Sulbar. (Foto/Syahil)

Meminta Pemprov Sulbar untuk bertanggungjawab atas persoalan GTT dan PTT. Naikkan harga sawit, serta tolak tambang uranium. 

Mahasiswa juga mendesak aparat hukum untuk segera menangkap para pelaku pembakaran hutan. Termasuk menolak TNI dan Polri untuk menempati jabatan sipil.

Kronologis Unjuk Rasa

Awalnya, jalannya unjuk rasa di gedung DPRD Sulawesi Barat hari itu berlangsung damai. Ribuan mahasiswa berkumpul tepat di gerbang masuk gedung DPRD, orasi secara bergantian disuarakan oleh beberapa perwakilan mahasiswa. 

Aparat kepolisian terlihat berjaga persis di balik portal gerbang DPRD. Sampai di situ, semuanya terlihat aman-aman saja.

Situasi mulai memanas tatkala ribuan mahasiswa mendesak untuk masuk ke dalam area gedung DPRD. Sementara di gerbang keluar gedung DPRD Sulawesi Barat tampak ratusan mahasiswa lainnya sempat merangsek masuk, menembus barikade yang dibuat puluhan Satpol PP.

Massa Aksi Mulai Masuk ke Pelataran Utama DPRD Sulbar via Pintu Keluar. (Foto/Manaf Harmay)

Beruntung, ratusan mahasiswa tersebut tak sampai masuk ke pelataran utama gedung DPRD Sulawesi Barat setelah sejumlah aparat kepolisian dengan sigap memblokade jalur utama menuju pelataran utama gedung.

Sementara itu, ribuan mahasiswa lainnya berhasil merangsek masuk, bnergerak sekian meter dari gerbang masuk gedung DPRD Sulawesi Barat. Sempat terjadi adu argumen antara mahasiswa dengan aparat. Mahasiswa menginginkan agar mereka ditemui oleh para legislator yang baru dilantik.

Kapolda, Pimpinan dan Anggota DPRD Temuai Massa Aksi

Kapolda Sulawesi Barat, Brigjen Pol Baharuddin Djafar, bersama pimpinan DPRD Sulawesi Barat sementara, Marigun Rasyid serta dua anggota DPRD Sulawesi Barat lainnya, Hatta Kainang dan Risbar Berlian Bachri sempat menemui massa aksi.

Awalnya, 'orang penting' itu sempat berdiskusi dengan massa aksi. Berharap agar apa yang disampaikan para mahasiswa bisa segera diterima.

Kapolda dan Beberapa Anggota DPRD Sulbar Ditolak Massa Aksi. (Foto/Manaf Harmay)

Sayang, massa aksi dengan tegas menolak jika tuntutannya 'hanya' diterima oleh beberapa nama anggota DPRD Sulawesi Barat tersebut. Mereka hanya bersedia menyerahkan lembar tuntutannya kepada ketua sementara DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi. 

Massa aksi pun sedikit demi sedikit merangsek masuk, pelan-pelan mendekati pelataran utama gedung DPRD Sulawesi Barat. Hingga akhirnya, Suraidah Suhardi turun menemui massa aksi setelah ia memimpin jalannya paripurna.

Didampingi Kapolda Sulawesi Barat, Brigjen Pol Baharuddin Djafar, dan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat sementara, Marigun Rasyid, mereka pun menerima 15 poin tuntutan yang disuarakan mahasiswa. Suraidah maupun Marigun bahkan membubuhkan tandatangan tanda persetujuannya atas apa yang menjadi tuntutan mahasiswa hari itu.

"Tuntutan yang disampaikan, Insya Allah mari kita kawal bersama. Hari ini adalah gambaran bahwa di Sulbar khususnya, para mahasiswa ini masih menganut sifat malaqbi. Ini akan kita tindaklanjuti. Kita kawal bersama-sama. Semoga kedepan bisa kita berikan yang terbaik bagi daerah. Kami di DPRD berada di belakang gerakan mahasiswa," papar Suraidah saat menerima massa aksi.

Ketua DPRD Sulbar Sementara, Suraidah Suhardi Akhirnya Menerima Tutunan Massa Aksi. (Foto/Manaf Harmay)

Pasca momentum itu, suhu panas massa aksi sudah mulai reda. Meski orasi secara bergantian terus dilantangkan, kali ini tepat di pelataran utama gedung DPRD Sulawesi Barat. Suraidah, Marigun dan Brigjen Pol Baharuddin Djafar tampak berbalik, kembali ke dalam gedung DPRD.

"Kalian jangan menghianati mandat yang diserahkan masyarakat. Sebab selama ini, kami menilai DPRD Sulbar jauh dari perjuangan mewujudkan visi dan misi pemerintah. Kami meminta DPRD Sulbar agar tidak hanya duduk dan membicarakan kepentingannya sendiri. Setiap kebijakan yang dikeluarkan harus menjadikan kepentingan masyarakat sebagai pijakan utamanya. Setiap pembuatan Perda di Sulbar ini harus dikaji baik-baik, dan yang paling penting jangan sampai meninggalkan catatan hukum," tegas Ketua HmI cabang Manakarra, Sopliadi.

Orasi yang Terus Dilantangkan Mahasiswa di Gedung DPRD Sulbar. (Foto/Manaf Harmay)

Rupanya, massa aksi belum juga puas dengan tanda tangan pimpinan sementara DPRD Sulawesi Barat itu. Mereka juga mendesak agar persetujuan DPRD atas 15 poin tuntutan tersebut diramu dalam sebuah surat resmi dan atas nama lembaga DPRD Sulawesi Barat untuk selanjutnya akan dikirim ke DPR RI.

Massa Aksi Mulai Anarkis

Entah karena alasan apa, di tengah orasi yang secara bergantian terus disuarakan, ada beberapa oknum massa aksi yang bertindak anarkis. Mereka terlihat merusak beberapa kursi dan meja yang tersusun rapih di halaman gedung DPRD Sulawesi Barat.

Aksi itu pun langsung direspon cepat oleh pihak keamanan. Sejumlah polisi dengan sigap mengejar mereka yang berbuat anarkis di tengah unjuk rasa. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan, beberapa oknum mahasiswa yang diduga sebagai pelaku pengrusakan tampak berhamburan, dikejar pihak kepolisian.

Sisa-Sisa Aksi Anarkis dari Oknum Mahasiswa. (Foto/Manaf Harmay)

"Yah kita akan buatkan berita acara. Ini bagian dari pertanggungjawaban kita. Tetap akan kita ganti kursi-kursi yang rusak itu, karena kita sewa memang," jelas Sekretaris DPRD Sulawesi Barat, Abdul Wahab saat dikonfirmasi terkait sejumlah kursi yang rusak itu.

Aksi kejar-kejaran itu seolah jadi alarm berakhirnya aksi unjuk rasa oleh ribuah mahasiswa dari tujuh perguruan Tinggi di Mamuju. Sekitar pukul 14.00 Wita, para massa aksi memilih untuk membubarkan diri, situasi di gedung DPRD Sulawesi Barat pun kondusif. (Naf/A)