MAMUJU--Ketua DPP PDI Perjuangan bidang kemaritiman, Rohmin Dahuri mengaku bakal berkomunikasi secara intens di Jakarta untuk bagaimana anggaran di Sulawesi Barat bisa ditambah.

Hal itu disampaikan Rohmin di sela-sela kunjungannya di Sulawesi Barat, Senin (22/07).

Di mata Rohmin, APBD Sulawesi Barat yang berada di kisaran 1, 7 Triliun sudah tidak layak lagi untuk ukuran provinsi. Ia pun bakal mengajak pengurus DPD PDI Perjuangan Sulawesi Barat untuk berkomunikasi dengan sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri untuk selanjutnya dibahasakan ke Presiden, Joko Widodo.

"Saya kira bisa ditambah Rp 1 Triliun. Cukup lah untuk taha awal," ujar Rohmin Dahuri dalam peresmian sekretariat DPD PDI Perjuangan Sulawesi Barat.

Selain sebagai partai dengan raihan suara terbesar di Pemilu April lalu, Joko Widodo yang diusung PDI Perjuangan di Pilpres lalu juga mendulang kesuksesan. Sulawesi Barat pun juga jadi satu dari sekian provinsi lain yang sukses dimenangkan oleh Joko Widodo.

"Itulah pentingnya kita punya kekuasaan untuk kebajikan. Ini kan sangat tidak adil, kabupaten tempat saya lahir saja APBD-nya Rp 7 Triliun, sementara Sulbar yang garis pantainya hampir 1.000 Km, hanya Rp 1,7 Triliun. Nah, ini, saya dengan Pak Agus (Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Barat) nanti akan lapor ke ibu Megawati, agar ibu Ketum meyakinkan kepada pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden supaya didorong," terang Rohmin Dahuri.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menyebut, disparitas APBD yang sangat timpang itu bakal berdampak pada lambatnya pembangunan fasilitas infratsruktur.

"Di mana Jawa yang yang luasnya 5 Persen kontribusii ekonominya 60 Persen, sementara Sulbar 0,5 Persen. Nah paradigma pembangunannya, kegiatan ekonomi itu harus didahului dengan pembangunan infrastrktur. Mana ada investor mau masuk di Sulbar, bangun infrastruktur kan perlu uang. Nah di sinilah pentingnya kekuasaan itu untuk kebajikan," cetus Rohmin Dahuri. (Naf/B)