MAMUJU--Wajah kota Mamuju boleh jadi sudah cukup ganteng dengan dibangunnya Anjungan Pantai Manakarra serta land mark 'Mamuju City'. Namun sepertinya, Bupati Mamuju, Habsi Wahid belum merasa cukup dengan kedua ikon di atas. Hingga wacana pembangunan Manakarra Tower pun disuarakannya baru-baru ini.

Ditemui di sela-sela puncak peringatan HUT Mamuju ke-479, Habsi menyebut, pembangunan Manakarra Tower merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menambah daya tarik ibu kota provinsi Sulawesi Barat ini.

"Ini akan menjadi satu tempat rekreasi bagi masyarakat, terutama anak-anak kita yang mungkin kalau mau melihat kota, tidak perlu naik ke gunung, tetapi dengan ke tower itu bisa melihat setiap sudut kota," papar Habsi, Minggu (14/07) lalu.

Manakarra Tower sendiri direncanakan akan berdiri setinggi 70 Meter. Kata Habsi, Tahun 2019 ini proses pengerjaannya sudah akan dimulai dengan total anggaran mencapai Rp. 30 Miliar.

"Konstrkuksinya ada di bawah tanah dan ada di atas. Ini akan menjadi landscape di jantung kota kita.  Insya Allah akan merubah wajah kota Mamuju," sambung pria yang juga ketua DPW NasDem Sulawesi Barat itu.

Rencana pembangunan Manakarra Tower itu pun mendapat reaksi dari publik. Sebagian suara sumbang publik itu mendesak pemerintah untuk meninjau ulang rencana rencanan bangunan yang diproyeksikan bakal bediri di lahan bekas kantor DPRD Mamuju tersebut.

Bukan hal yang keliru jika pemerintah membangun Manakarra Tower itu dengan alasan menambah daya tarik wajah kota Mamuju. Namun perlu dikaji dengan baik soal seberapa mendesak rencana tersebut untuk segera diwujudkan.

"Pembangunan daerah harus proporsional, karena ini menyangkut pemerataan setiap fasilitas publik yang harus dirasakan ke daerah. Pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan baiknya tak hanya melihat aspek tertentu, sehingga melahirkan kebijakan tanpa meninjau aspek sosiologis atau apa yang sesungguhnya dibutuhkan masyarakat Mamuju," sebut ketua HmI cabang Manakarra, Sopliadi, Kamis (18/07).

Ketua Hmi Cabang Manakarra, Sopliadi. (Foto/Istimewa)

Menurut dia, akan jauh lebih bijak jika anggaran pembangunan Manakarra Tower itu digunakan untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Fasilitas publik seperti Manakarra Tower memang penting, namaun menurut Sopliadi, masyarakat di pinggiran kabupaten Mamuju masih sangat membutuhkan sentuhan program pemerintah, dan itu jauh lebih urgen.

"Karena sampai saat ini masih banyak akses jalan yang masih rusak parah di setiap kepelosok daerah. Mestinya itu menjadi prioritas pemerintah kabupaten Mamuju," cetusnya.

Membangun Manakarra Tower bukanlah satu-satunya cara untuk membuat wajah kota Mamuju kian menarik. Akan jauh lebih baik jika beberapa ikon kota Mamuju (dua diantaranya sudah disebutkan di atas) yang kemudian dibenahi oleh pemerintah kabupaten Mamuju.

"Kita sudah punya banyak simbol kota. Ada Kawasan rumah adat, pujasera PKL, Anjungan Pantai Manakarra dan land mark Mamuju City. Tinggal dimaksimalkan saja pengelolaannya sebagai ruang publik," sumbang anggota DPRD Mamuju, Muhammad Bakri Bestari kepada WACANA.Info.

Legislator Mamuju dari PKB itu mengingatkan pemerintah untuk benar-benar mengkaji rencana pembangunan Manakarra Tower itu. Jangan sampai hanya sekedar buang-buang anggaran saja, kata Bakri.

Anggota DPRD Mamuju, Muhammad Bakri Bestari. (Foto/Manaf Harmay)

"Apapun dibangun, kalau tidak dimaksimalkan sama saja buang anggaran. Maksimalkan saja semua yang saya sebut di atas," tegas pria mantan aktivis PMII itu.

Manakarra Tower dan Pilkada Mamuju

Pembangunan Manakarra Tower yang disuarakan Bupati Mamuju, Habsi Wahid tersebut memang perlu untuk ditimbang secara presisi. Menjadikan aspek sosiologis, serta politis wajib dilakukan sebelum peletakan batu pertama pembangunan Manakarra Tower benar-benar dilakukan.

Dewan pembina lembaga Esensi Sulawesi Barat, Syarifuddin Mandegar mengingatkan Habsi Wahid untuk menimbang dengan seksama efek politik dari rencananya tersebut. Ingat, Pemilukada Mamuju bakal digelar 2020 tahun depan, dan Habsi Wahid disebut-sebut bakal melanjutkan kepemimpinannya di pemerintah kabupaten Mamuju untuk periode kedua.

"Pemkab Mamuju tidak boleh menutup mata atas respon publik atas rencana itu, akan tetapi mampu memberikan penjelasan secara detail, apa tujuan tower itu dibangun, bentuknya seperti apa, dan asas manfaat sosiologisnya ke masayarakat apa. Sehingga ini tidak menjadi bias politik menjelang Pilkada Mamuju. Selain itu, transparansi pembangunan memang sudah menjadi kewajiban pemerintah," papar Syarifuddin Mandegar dalam sebuah diskusi di Warkop Ngalo, Mamuju.

Dewan Pembinan Lembaga Esensi Sulbar, Syarifuddin Mandegar. (Foto/Manaf Harmay)

Syarifuddin Mandegar juga meminta kepada DPRD untuk dapat lebih giat lagi memberi masukan kepada pemerintah soal rencana pembangunan Manakarra Tower itu. Uang sebesar Rp 30 Milar untuk mewujudkan bangunan yang kabarnya punya kesamaan dengan Monas di Jakarta itu, wajib untuk direncanakan dengan matang oleh ekskutif dan legislatif.

"Demikian juga dengan teman-teman DPRD Mamuju untuk sama-sama memberikan masukan ke pemerintah. Pembangunan tower itu perlu dikaji bersama-sama dan dibuka secara transparan ke masyarakat. Karena tidak bisa dipungkiri, rencana anggaran pembangunan itu dibahas di DPRD bersama eksekutif," sambung dia.

"Soal mengapa rencana pembangunannya disuarakan menjelang Pilkada, saya kira ranah masyarakat untuk memberikan penilaian. Karena apapun itu, tahun 2019 ini nuansanya adalah nuansa politik sampai 2020 nanti," simpul Syarifuddin Mandegar. (Naf/A)