MAMUJU--Sebagian besar fraksi di DPRD Sulawesi Barat menyoroti Kinerja pemerintah provinsi utamanya di sektor pendidikan. Rendahnya mutu pendidikan di Sulawesi Barat plus kian tidak jelasnya proses penyelesaian masalah Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak tetap (PTT) di tubuh dinas pendidikan Sulawesi Barat jadi pemicu utamanya.

Dalam rapat paripurna DPRD Sulawesi Barat dengan agenda penyampaian akhir fraksi dan penandatanganan persetujuan bersama terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 baru-baru ini, Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar pun memberikan penjelasannya.

Terhadap kritikan, masukan serta usulan dari lembaga legislatif tersebut, Ali Baal mengaku bakal menjadikannya sebagai bahan evaluasi. 

"Berkaitan dengan usulan-usulan yang merupakan hasil pembahasan rapat dewan dengan eksekutif, berbagai hal tentu harus menjadi bahan evaluasi dan perhatian kita sehingga dapat meningkatkan Kinerja kita, serta ada banyak masukkan, saran dan usulan yang positif diberikan fraksi-fraksi di DPRD Sulbar terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sulbar tahun 2018 guna meningkatkan Pemerintah Sulbar yang lebih baik ke depannya," papar Ali Baal.

Dikutip dari rilis media Kominfo Sulawesi Barat, komposisi APBD tahun 2018 dari sisi pendapatan sah sebesar Rp 1,869 Triliun. Terealisasi sebesar  Rp 1,819  Triliun atau mencapai 97,33 Persen. Di sisi pembelajaan tahun anggaran 2018 terealisasi sebesar 1,746 Triliun atau mencapai 91,33 Persen.

Adapum pembiayaan mikro tahun anggaran 2018, ditargetkan sebesar Rp 43,450 Miliar dan terealisasi sebesar Rp 55,882 Miliar atau sebesar 130,90 Persen. Adapu Silpa tahun 2018 sebesar Rp 129,349 Miliar.

"Saya berharap, semua upaya yang kita lakukan untuk memajukan dan menyetarakan daerah ini mudah-mudahan ke depannya memperoleh hasil yang sangat baik," begitu kata Ali Baal Masdar. (*/Naf)