MAMUJU--Sekretaris Daerah provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris menggaransi kinerja OPD tetap maksimal meski terdapat sejumlah kepala OPD masih dijabat oleh seorang Plt.

Idris mengurai, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan proses lelang jabatan untuk sejumlah jabatan defintif yang kosong tersebut.

"Jadi ada sepuluh kepala dinas yang masa tugasnya selesai dan saat ini ada Plt harus dilaporkan ke KASN dan mendapatkan izin untuk proses bidding," ujar Muhammad Idris saat ditemui di sela-sela aktivitasnya di kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kamis (27/06).

Proses bidding alias lelang jabatan, kata Idris, akan digelar dalam kurun waktu hingga bulan Agustus tahun 2019 ini.

"Jadi hitung-hitungan saya, paling lambat akhir Agustus (2019) itu sudah dilantik semua kepala dinas," cetus dia.

Lebih lanjut, Idris menjelaskan, proses bidding tersebut merupakan bukti nyata betapa pemerintah serius dalam mencari pejabatn yang tepat untuk duduk di jabatan tertentu.

"Ini bukan tidak ada perhatian. Justru karena perhatian ini, kita ingin kelompokkan ini ada sepuluh kepala dinas yang berkahir tugasnya dengan berbagai hal. Itu yang kita kumpulkan untuk satu kali jalan, konsultasinya dengan KASN  juga sudah jalan," beber Idris.

Meski bukan pejabat definitif, seorang Plt kepala OPD masih memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi-fungsinya sebagai pengganti pejabat definitif. Idris menegaskan, seorang Plt tak boleh merasa ragu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya di OPD tertentu.

"Plt itu kan memang dia pelaksana tugas karena kepala dinasnya tidak ada. Tapi dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan OPD itu sudah jadi semuanya. Bahwa ada keengganan, iya, keraguan dari Plt. Tapi tidak boleh ragu karena dia sebenarnya menjalankan fungsi kepala dinas," papar Idris.

"Tidak ada persoalan, saya jamin. Dan itu kita kontrol kok. Jangankan Plt, kepala OPD kita kontrol untuk tetap on the track. Apalagi kalau Plt, kita dampingi malah. Plt itu justru Sekda yang dampingi untuk mengambil keputusan," tutup Muhammad Idris. (Naf/A)