MATENG--Ketua DPRD Mamuju Tengah (Mateng), Arsal Aras ikut menanggapi penilaian pengelolaan keuangan Pemkab Mateng yang oleh BPK kembali diganjar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menurut Arsal, WTP merupakan penilaian dari sebuah kewajaran atase pengelolaan keuangan dan aset di kabupaten Mateng. WTP yang untuk kesekian kalinya bagi Pemkab Mateng itu, oleh Arsal, adalah bukti nyara bagaimana pemerintah berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat lewat sebuah kewajaran atas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

"Persoalan kesejahteraan adalah tujuan pemerintah. Tentu akan banyak program yang harus dibuat supaya masyarakat kita bisa sejahtera," tutur Arsal Aras saat dihubungi, Jumat (24/05) siang.

Seperti diketahui, BPK mengganjar Pemkab Mateng dengan WTP atas pengelolaan keuangan dan aset tahun anggaran 2018. Ketua BPK RI perwakilan Sulawesi Barat, Eydu Oktain Panjaitan yang secara langsung menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI kepada Bupati Mateng, Aras Tammauni di kantor BPK RI perwakilan Sulawesi Barat, Kamis kemarin.

"Kita mengapresiasi atas prestasi WTP yang kembali dipertahankan oleh pemerintah," papar politisi partai Demokrat itu.

"Tentang beberapa catatan dan rekomendasi dari BPK RI yang tertuang dalam LHP tersebut, itu yang harus segera ditindaklanjuti," pungkas Arsal Aras. (Naf/B)