MAMUJU--Pesta elektoral seperti Pemilu merupakan sarana dalam menyalurkan hak politik setiap warga negara yang di dalamnya terdapat banyak pilihan-pilihan yang berbeda. 

Ketua MUI Sulawesi Barat, KH Nur Husain mengingatkan kepada semua pihak agar segala perbedaan piluhan politik itu tak mesti menyeret masyarakat ke dalam situasi yang saling bertentangan.

Tokoh kharismatik itu menyebut, dalam setiap proses pemilihan selalu diperhadapkan pada dua situasi berbeda; menang atau sebaliknya. Namun hal itu tak elok jika diterjemahkan sebagai sesuatu yang justru dapat merusak tatanan sosial di tengah masyarakat.

"Namanya pemilihan, pasti ada yang memenangkan dan ada yang tidak memenangkan. Saya biasa katakan tidak ada yang kalah, semua menang. Artinya menang dalam proses menciptakan suasana demokrasi," beber KH Nur Husain yang ditemui di sela-sela kunjungannya di Mamuju, Senin (22/04).

Lebih lanjut, Pengurus DDI Baruga Periode 1985/1992 itu berharap, pasca momentum politik ini usai, segalanya harus kembali seperti sedia kala. Jadikan perbedaan itu hanya sebatas perbedaan, tak lebih dari itu.

"Perbedaan ini hanya perbedaan saja. Kita jangan menimbulkan hal-hal yang menganggu proses demokrasi. Kembali kita menyatu sebagai seorang saudara," sambung sang Kiai.

Kalaupun dalam pemilihan ada yang menang begitupun sebaliknya, harus diterima kebesaran jiwa. Nukan merasa terpuruk.

"Siapa-siapa yang belum menang kali ini siapa tahu itu hanya proses yang tertunda. Mungkin di suatu masa terjadi hal yang sama mendapatkan kemenangan. Untuk itu kembalilah kita kepada tugas dalam kehidupan kita," cetus pria kelahiran 10 Oktober 1945 itu.  

KH Nur Husain juga berpesan agar seluruh komponen yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu harus menyakini bahwa penyelenggara punya niat baik dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu tahun 2019. Pun jika ditemukan hal yang dianggap merugikan salah satu peserta Pemilu, sebaiknya diserahkan kepada institusi negara yang punya kewajiban untuk menindak.

"Saya kira pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemilihan ini tentu mau bekerja lebih bagus, mereka juga mau sukses dan kita tidak bisa menduga-duga begitu dan begini. Karena kita tidak punya bukti, ini kan ada prosesdur, ada KPU ada Bawaslu," cetus dia.

"Ada pelanggaran kalau bidangnya polisi kasi polisi, kalau pelanggaran bidangnya Bawaslu kasi Bawaslu," begitu ujarnya.

Apapun persoalan yang dihadapi, rasa persatuan hendaknya tetap dikedepankan. Menurut Nur Husain, persatuan adalah aset terbesar yang dimiliki bangsa ini. 

"Persatuan ini jangan dirusak sebab harganya sangat mahal, itu kuncinya." tutup KH Nur Husain. (Keto/B)