MAMUJU--Rapat Konsolidasi organisasi pemantau Pemilu digelar Bawaslu Mamuju, Sabtu (6/04) kemarin. Oleh Bawaslu, kegiatan tersebut dilaksanakan demi sebuah kesepahaman bersama antara Bawaslu dengan organisasi pemantau Pemilu untuk pelaksanaan Pemilu yang berbajaln sesuai aturan.

Tak hanya itu, Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin mengungapkan, kegiatan tersebut juga dilaksanakan sebagai sebuah cara membangun koordinasi intens kepada sejumlah organisasi pemantauan. Apalagi, kata Rusdin, masih ada beberapa lembaga pemantau Pemilu  yang belum berkomunikasi dengan Bawaslu khususnya yang berada di Mamuju.

"Karena kami baru menemukan 12 organisasi pemantau yang ada di Mamuju khususnya," papar Rusdin.

Rusdin mengurai, rapat koordinasi teresebut sengaja digelar untuk mengetahui jelas tentang kepengurusan organisasi pemantau Pemilu. Sekaligus untuk membicarakan syarat lain untuk melakukan pemantauan agar bisa menerbitkan tanda pengenal saat memantau.

"Tidak serta merta itu Bawaslu kabupaten akan memberikan tanda pengenal," cetus Rusdin.

Adapun 12 organisasi yang baru didapatkan kontaknya oleh Bawaslu Mamuju diantaranya, PMII Cabang Mamuju, HMI cabang Manakarra, GMKI cabang Mamuju, GMNI cabang Mamuju, Perkumpulan Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Sulbar, Jaringan Demokrasi Indonesia (Jadi), IMM cabang Mamuju, JPPR, KAMMI cabang Mamuju, APKAN, Koalisi Perempuan Indonesia dan Perhimpunan Remaja Mesjid Dewan Mesjid Indonesia Sulbar.

"Proses identifikasi yang kami lakukan itu melalui data yang kami dapatkan itu ada nomor kontak, nomor kontak itu kami telepon, ada yang angkat ada yang tidak angkat, ada yang menjelaskan bahwa ada (pengurus) di Sulbar, ada yang menyebut tidak ada (pengurus) di Sulbar," urai Rusdin.

Meski begitu, Bawaslu Mamuju masih akan terus berupaya untuk mengindentifikasi organisasi yang masuk dalam pemantauan Pemilu untuk melakukan konsolidasi.

"Kalau toh setelah acara ini ada yang baru kami ketahui, kita akan konsolidasi lagi," tutup Rusdin. (Keto/B)