MAJENE--Puluhan mahasiswa dan masyarakat mendatangi kantor Bupati Majene, Kamis (22/11). Mereka menggelar aksi unjuk rasa menuntut agar data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang selama ini menjadi tanggungan pemerintah Majene segera dibenahi.

Demonstran menilai, pembayaran iuran tersebut kacau dan cenderung salah sasaran. Oleh para demonstran, di beberapa kecamatan masih banyak warga yang belum mendapatkan kartu BPJS, padahal telah terdaftar di BPJS dan telah dibayar iurannya oleh pemerintah setiap tahunnya.

"Faktanya di lapangan sangat berbeda. Padahal pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp 6,7 Miliar untuk menanggung biaya BPJS itu," tegas Adi Ahsan, salah seorang orator pada aksi tersebut.

Misalnya di DesadSeppong, kecamatan Tammerodo Sendana. Menurut Adi Ahsan, di sana, masih terdapat 811 kartu BPJS daerah dan 834 kartu BPJS yang ditanggung pemerintah pusat. Padahal jumlah penduduknya hanya 1.500 jiwa.

"Dari jumlah tersebut masih ada 100 jiwa lebih yang tidak memiliki kartu BPJS," beber Adi Ahsan, pria yang juga mantan Ketua Komisi III DPRD Majene itu.

Kondisi serupa juga terjadi di desa Bambangan, kecamatan Malunda. Di daerah tersebut tercatat 1.900 kartu BPJS daerah dan pusat yang telah disalurkan. Namun faktanya jumlah penduduknya hanya sekira 1.100 jiwa.

Kemudian di desa Awo, Kecamatan Tammerodo Sendana, sebanyak 100 data penerima kartu ganda dan telah meninggal dunia dilaporkan di desa itu ke Komisi III sejak 2017.

"Tapi sampai hari ini kartu itu belum divalidasi," sambung dia

Adi Ahsan pun menyimpulkan, kondisi ini berbanding terbalik dengan predikat yang telah didapatkan Majene sebagai salah satu peraih gelar Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan menyeluruh dengan persentasi kepesertaan 98,38 Persen.

Adi berharap, permasalahan ini segera dipulihkan agar anggaran yang digelontorkan tidak terbuang percuma. Sehingga warga yang belum tercover dalam BPJS bisa mendapatkan haknya sebagai penerima jaminan kesehatan yang sah.

Wakil Bupati Majene, Lukman yang menemui para demonstran berjanji akan segera menuntaskan masalah tersebut dalam beberapa pekan. Politisi Golkar itu menyebut, pihaknya akan membentuk tim yang akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan validasi data warga.

"Kami meminta waktu hingga tanggal 21 Desember 2018 untuk melihat data warga yang belum valid," kata Lukman.

Sebelum menggelar aksinya di kantor Bupati Majene, para demonstran secara bergantian berorasi di depan tugu pusat pertokoan jalan Gatot Subroto kota Majene. (Rumi/A)