Tegas, Caleg Golkar yang Tak Saling Bekerjasama Bisa Disanksi

Wacana.info
Ibnu Munzir di Mateng. (Foto/Istimewa)

MAMUJU--DPD Golkar Sulawesi Barat terus melumasi pesin politiknya jelang Pemilu 2019. Konsolidasi internal di sejumlah daerah pun digelar yag dipimpin langsung Plt Ketua DPD Golkar Sulawesi Barat, Ibnu Muzir.

Dalam sebuah kesempatan kesempatan di Mamuju Tengah, Ibnu Munzir membeberkan hasil Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bapilu DPP Golkar di Jakarta 21 Oktober lalu. Kata Ibnu, Rakernis tersebut memberi penekanan agar setiap Caleg kabupaten harus bekerjasama (Tandem) dengan Caleg provinsi dan Caleg pusat.

"Kerjasama seluluruh elemen partai dengn sistem yang rapi, mulai dari DPP sampai pengurus desa. Termasuk Ormas partai. Sistem yang kita pakai yakni mengkombinasikan partai dengan Caleg dan pemilih. Intinya semua Caleg harus kerjasama, harus tandem," kata Ibnu, akhir pekan kemarin.

Ibnu yang juga pimpinan komisi V DPR RI itu juga menegaskan, keputusan Bapilu DPP Golkar harus dipatuhi oleh setiap kader dan Caleg Golkar. Jika tidak, maka dipastikan Caleg dan kader yang bersangkutan bakal diberi sanksi tegas. 

"Ini kita tuangkan dalam pakta integritas. Jadi kalau ada Caleg yang tidak mengindahkan hal ini, maka saya pastikan akan mendapatkan sanksi tegas. Jika terbukti, sanksinya Caleg terpilih bisa saja tidak dilantik," tegas dia.

Kedatangan Ibnu Munzir di Mamuju Tengah disambut ketua DPD Golkar Mamuju Tengah, Haderana, para kader dan Caleg kabupaten serta caleg provinsi Dapil Mamuju Tengah. Konsolidasi internal Golkar Sulawesi Barat sendiri mengambil start di Mamuju Tengah dan akan berakhir di Mamasa pada Rabu, 07 November 2018. (Uci/A)