MAMUJU--Tudingan sebagai penyebab keterlambatan pengesahan APBD-P tahun 2018 yang dialamatkan ke DPRD Sulawesi Barat, bikin lembaga legislatif itu bereaksi. Lewat konfrensi pers yang digelar di ruang rapat pimpinan di DPRD Sulawesi Barat, Senin (29/10), DPRD pun menyetakan sikap.

Ketua DPRD Sulawesi Barat, Amaliah Fitri Aras menyayangkan tudiangan keterlambanan pembahasan APBD-P yang hanya dialamatkan kepada lembaga yang dipimpinnya itu. 

Menurut dia, adalah hal yang tidak pantas jika istilah 'goreng-goreng' yang digunakan oleh Ali Baal Masdar dalam tudingannya ke DPRD, disampaikan oleh sosok Gubernur Sulawesi Barat.

"Statement di media itu, bukan pernyataan seorang Gubernur. Tidak pantas bagi seorang Gubernur mengatakan seperti itu. Tidak boleh menyalahkan pihak manapun. Sebab yang harus dilakukan adalah bersama-sama mencarikan solusi dari permasalahan itu, bukan justru saling menyalahkan," tutur Amaliah Fitri di hadapan sejumlah wartawan.

Untuk informasi, belum lama ini, Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar menyebut DPRD-lah yang menjadi penyebab keterlambatan pengesahan APBD-P tahun 2018. Kata Ali seperti yang dimuat di salah satu media di Sulawesi Barat, proses pembahasan APBD-P terlalu lama digoreng-goreng oleh DPRD.

"Tidak ada yang dengan sengaja mau untuk mengulur-ulur pembahasan APBD-P kita, tidak ada itu. Yang ada adalah, kami harus tetap melewati serengkaian mekanisme pembahasan yang memang telah berlaku. Tidak boleh kita melompati mekanisme itu," sumbang Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Hamzah Hapati Hasan di konfrensi pers yang sama.

DPRD Sulawesi Barat justru mempertanyakan keseriusan eksekutif dalam hal percepatan pembahasan APBD. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Munanadar Wijaya menegaskan, keterlambatan pembahasan APBD, apakah itu pokok, atau APBD-P, lebih sering dipicu oleh lambatnya eksekutif memasukkan dokumen APBD ke DPRD.

"Sebab yang bisa saya pastikan, yang ada itu adalah dokumen yang sering terlambat disodorkan ke DPRD. Saya cukup sering mengikuti proses pembahasan APBD, saya tahu persis bahwa memang yang cukup sering itu adalah eksekutif yang memang terlambat memasukkan," cetus Munandar Wijaya.

Sejumlah Anggota DPRD Sulawesi Barat turut hadir dalam konfrensi pers hari itu. Puluhan wartawan pun tampak serius mengikuti jalannya konfrensi pers tersebut. (Naf/B)