MAMUJU--Hingga 19 Oktober 2018 ini, serapan anggaran APBD Sulawesi Barat masih di angka 63,48 Persen. Dinas PUPR jadi OPD dengan serapan anggaran terendah, yakni baru di 37,49 Persen.

DPRD Sulawesi Barat menyayangkan capaian realisasi APBD 2018 di atas. Anggota DPRD Sulawesi Barat, Syamsul Samad menyebut, adalah hal yang menyedihakan jika hingga di jelang akhir tahun 2018 ini, capaian realisasi APBD masih di 63,48 Persen.

"Kita tentu sangat menyangkan hal tersebut," kata Syamsul kepada WACANA.Info, Kamis (25/10).

"Padahal kita berharap, serapan APBD itu bisa dinikmati oleh rakyat. Karena ia akan berefek kepada hal-hal lainnya. Perekonomian masyarakat secara umum sudah barang tentu akan lesu, lantaran serapan APBD kita masih rendah," sambung politisi partai Demokrat itu.

Menurutnya, fakta tentang rendahnya realisasi APBD tersebut kian membuktikan betapa buruknya manajemen birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Barat.

"Itu artinya, ada yang tidak beres dari manajemen birokrasi kita. Kalau tidak, berarti ada unsur kesengajaan di dalamnya. Harusnya kan, di bulan-bulan ini, kita berharap serapan anggaran kita sudah di angka 70 atau 80 Persen," terang dia.

Sebelumnya diberitakan, Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulawesi Barat, Amir Biri mengurai, realisasi anggaran yang sudah mencapai 63,48 Persen itu sudah jadi capaian yang tak buruk-buruk amat. 
Apalagi dengan melihat sejumlah kemajuan Kinerja di masing-masing OPD, ia menyakini, pada Oktober mendatang progres kegiatan sudah mencapai 70 Persen, bahkan lebih. 

"Saya pikir dengan 63 Persen ini sudah lumayan. Saya yakin pada Triwulan IV ini pasti akan jauh meningkat karena sudah mulai banyak pekerjaan yang tadinya konstruksi sudah masuk tahap pembayaran. Makanya saya yakin, akhir Oktober dan November insya Allah akan di atas 70 Persen," kata Amir Biri. (Keto/Naf/A)