Tanggapi Putusan Bawaslu, KPU Sulbar Konsultasi ke Jakarta

Wacana.info
Ketua KPU Sulbar, Rustang. (Foto/Manaf Harmay)

MAMUJU--KPU Sulawesi Barat tak ingin gegabah dalam menanggapi lahirnya putusan Bawaslu terkait pencalonan Caleg NasDem di Dapil Sulawesi Barat IV (kabupaten Majene). 

Ketua KPU Sulawesi Barat, Rustang mengaku, pihaknya terlebih dahulu bakal berkonsultasi ke KPU RI di Jakarta sebelum mengambil langkah pasca lahirnya putusan Bawaslu itu.

"Kami akan konsultasi dulu dengan divisi teknis dan divisi hukum di KPU RI. Kami akan lihat konstruksinya dulu, nanti dilihatlah. kami belum belum lihat salinan putusannya," ujar Rustang kepada WACANA.Info, Jumat (12/10).

Seperti diberitakan, Bawaslu Sulawesi Barat akhirnya menerbitkan putusan terkait pencalonan Caleg NasDem di Dapil Sulawesi Barat IV. Oleh Bawaslu, KPU diminta untuk membatalkan SK penetapan DCT serta meminta KPU untuk mengakomodir tiga nama Caleg NasDem, masing-masing; Muslimin S.Sos, Sri Nur Aisyah dan H. Abd Majid dalam DCT.

Terdapat empat poin utama dalam keputusan Bawaslu Sulawesi Barat tersebut. Berdasarkan foto putusan yang diterima WACANA.Info, keempat poin dalam putusan itu adalah:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;.....;
2. Menyatakan ketiga berkas bakal calon partai NasDem provinsi Sulawesi Barat Dapil Sulbar 4 (kab Majene) atas nama; Muslimin S.Sos, Sri Nur Aisyah dan H. Abd Majid adalah lengkap dan sah;.....;
3. Memerintahkan kepada KPU Sulawesi Barat untuk merubah SK Nomor 108/PL.01.0-kpts/76/Prov/IX/2018 tentang penetapan DCT anggota DPRD Sulawesi Barat Pemilu 201 dengan memasukkan ke dalam DCT yang telah diajukan partai NasDem Sulawesi Barat untuk Dapil Sulbar 4 (kab Majene) masing-masing atas nama; Muslimin S.Sos, Sri Nur Aisyah dan H. Abd Majid;.....;
4. Memerintahkan kepada KPU Sulawesi Barat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 harui kerja sejak putusan dibacakan;.....;

Padahal sebelumnya, di DCT yang telah dipublish KPU Sulawesi Barat sejak beberapa waktu lalu, tak ada satu pun Caleg NasDem di Dapil itu.

"Kasus seperti ini juga terjadi di beberapa daerah lain. Makanya, sebelum kami plenokan, baiknya kami konsultasi dulu ke KPU RI. Kami menunggu arahan KPU RI, apakah kami plenokan untuk itu diterima, atau membawa peroslan ini ke jalur hukum lainnya," urai Rustang. (Naf/B)