MAMUJU--Ketua DPD PKS Mamuju, Syamsir memberikan penjelasan terkait kemungkinan bakal terganggunya kinerja mesin partai jelang Pemilu pasca keputusan DPP PKS yang mencopot sejumlah pengurus DPW PKS Sulawesi Barat.

Menurutnya, urusan apakah ada pengaruhnya antara pemberhentian beberapa nama pengurus PKS Sulawesi Barat terhadap capaian di Pemilu, itu telah ditimbang matang-matang oleh pengurus DPP PKS.

"PKS sesungguhnya itu kan yang memiliki adalah DPP. Kita di daerah ini hanya merupakan cabang. Jadi soal menca;ai target atau berpengaruh terhadap hasil Pemilu itu tentu sudah dipikirkan oleh teman-teman DPP," sebut Syamsir kepada WACANA.Info, Sabtu (6/10).

Beberapa pentolan PKS kini resmi diberhentikan dari jabatannya di struktur 'partai dakwah' itu di Sulawesi Barat. Mereka pun terpaksa harus merelakan posisinya di partai ke kader PKS lainnya.

Ketua DPW PKS Sulawesi Barat yang sebelumnya dijabat Ahmad Syahdan berganti ke Syamsuddin. Sementara Hajrul Malik yang selama ini duduk di kursi sekretaris DPW PKS, harus 'merelakan' jabatannya itu ke Aisyah Sinring. 

Bendahara DPW PKS juga berganti, dari Muhibuddin ke Astuti.

Pun dengan jabatan Majelis Pertimbangan Wilayah DPW PKS Sulawesi Barat, yang sebelumnya dijabat Syarifuddin, berganti ke Abdul Latif Abbas. 

Serta jabatan ketua bidang kaderisasi, DPW PKS Sulawesi Barat yang berganti dari Gazali Patonangi ke Syafruddin.

Pemberhentian sekaligus pergantian kepengurusan di tubuh PKS Sulawesi Barat di atas berdasarkan SK DPP PKS Nomor 346/SKEP/DPP-PKS/1439 yang terbit pada tanggal 21 September 2018 lalu.

"Jadi kalau itu berimplikasi terhadap perolehan suara, yah bukan salah di darerah kan. Karena yang mengambil keputusan ini ada di DPP. Kalau dia berpengaruh atau berimplikasi terhadap hasil Pemilu nantinya tentu yang akan dirugikan itu adalah teman-teman di DPP," cetusnya.

"Sebab parliamentary threshold itu kan hanya berlaku di pusat saja. Jadi kalau soal di daerah, itu tidak akan berpengaruh. Tapi kalau untuk pusat, saya kira memang sangat berpengaruh," sambungnya.

Apapun akibat yang ditimbulkan pasca pemberhentian plus pergantian beberapa nama di struktur PKS Sulawesi Barat itu, kata Syamsir, merupakan kosekuensi logis dari keputusaan DPP tersebut.

"Saya pikir, teman-teman di DPP sebelum mengambil keputusan juga sudah memikirkannya. Kalau saya, itu terserah DPP, kalau pun itu berimplikasi, yah itu resiko yang harus diambil," simpul Syamsir. (Naf/B)