MAMUJU--Bupati Mamasa, Ramlan Badawi menganggap pemerintah provinsi Sulawesi Barat setengah hati dalam kebijakannya yang menetapkan kabupaten Mamasa itu sebagai daerah destinasi wisata di Sulawesi Barat.

Hal itu disampaikan Ramlan saat ditemui usai menghadiri paripurna istimewa HUT Sulawesi Barat ke-14 di DPRD Sulawesi Barat, Sabtu (22/09).

"Mamasa sebagai destinasi wisata, tapi itu hanya SK Gubernur. Tidak dibarengi dengan anggaran. Supaya melaju, maka harus imbang SK dibarengi dengan anggaran terpadu juga dengan Kementrian pusat dipadu dengan APBD Mamasa," sebut Ramlan kepada WACANA.Info.

Dijelaskan Ramlan, kondisi tersebut perlu untuk segara dievaluasi. Pemerintah kabupaten Mamasa dan provinsi Sulawesi Barat baiknya mendiskusikan hal tersebut hingga ke pemerintah pusat.

"Kalau destinasi wisata maju di Mamasa, berarti Sulbar maju," sambungnya.

Disis lain, Ramlan mengungkapkan, kontribusi pemerintah provinsi terhadap perbaikan sektor pariwisata di Mamasa masih sangat kecil. Padahal menurut dia, sejumlah pembangunan infrastruktur masih sangat perlu mendapatkan atensi pemerintah provinsi.

"Dan yang paling kami rasakan adalah belum tembusnya jalan antara Mamasa dan Toraja sepanjang 48 Kilometer. Kalau itu sudah mulai tembus, baru mulai Mamasa merasakan kemerdekaan," tutup Ramlan Badawi.

Dikonfirmasi seputar masalah di atas, Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar menjelaskan, untuk memajukan kabupaten Mamasa, ada banyak sektor lain selain pariwisata yang idealnya bisa dimaksimalkan.

"Yah, provinsi kan bagaimana caranya supaya masyarakat itu pendidikannya bagus, kemudian kesehatannya bisa prima, kemudian jalan-jalannya bisa terbuka semua. Itu yang kita usahakan. Di perkebunan juga tentu bagaiamana supaya bisa pesat, kopi bisa maju. Itu semua yang nantinya bisa menghasilkan devisa nanti. Kalau orang banyak ke sana, itu sudah wisatawan juga," tutur Ali Baal di hadapan sejumlah wartawan.

Menurut dia, segala usulan terkait sekotor-sektor yang ingin dimaksimalkan di daerah, hendaknya didorong ke pemerintah provinsi untuk selanjutnya dibina.

"Tergantung dari kabupatennya. Apa yang didorong, baru itu kita bina. Kalau pemerintah provinsi, bagaimana caranya. Sedangkan daerah yang punya kabupaten," terang Ali Baal Masdar. (Keto/A)