Lagi, Kinerja KPID Sulbar Jadi Sorotan

Wacana.info
Ilustrasi. (Foto/Net)

MAMUJU--Setelah DPRD Sulawesi Barat, kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat Periode 2016-2019 kembali disoal oleh lembaga Milenial Institut. 

Koordinator Wilayah Sulawesi Barat, Milenial Institute, Herlin menganggap, hingga di ujung masa jabatan para komisioner KPID Sulawesi Barat, belum juga hal signigikan yang boleh dibanggakan dari lembaga negara itu di provinsi ke-33 ini.

"Melihat kondisi kekinian dan beberapa tahun ke belakang, saya tidak melihat kinerja atau kontribusi baik KPID ke publik, khususnya ke kalangan pemuda. Utamanya dalam hal filterisasi informasi sebagai tugas utama KPID," sebut Herlin dalam keterangan persnya, Selasa (18/09).

Koordinator Wilayah Sulbar, Milenial Institute, Herlin. (Foto/Istimewa)

Menurut mantan ketua HmI cabang Manakarra itu, ada banyak fakta di lapangan yang idealnya KPID harus hadir sebagai lembaga yang berwenang, namun justru terkesan lepas tangan.

"Padahal KPID seharusnya memiliki peran besar dalam persoalan penyebarluasan informasi, baik itu media sosial maupun lembaga penyiaran publik," sambungnya.

Lebih tegas lagi, Herlim bahkan menantang para Komisioner KPID Sulawesi Barat untuk berdiskusi, membedah dan mengevaluasi tentang apa capaian yang telah diraih oleh KPID Sulawesi Barat hingga detik ini.

Kepada lembaga legislatif di Sulawesi Barat, Herlin berharap kinerja KPID periode saat ini untuk dievaluasi secara komperensif. Harapannya, di masa mendatang, lembaga tersebut bisa eksis dengan ragam kualitas kerja yang dirasakan oleh publik.

"Komisi I DPRD Sulbar selaku mitra KPID harus melakukan evaluasi dan tidak asalan menentukan komisioner KPID periode mendatang," tutup Herlin.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Yahuda Salempang menganggap, KPID periode saat ini telah gagal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. 

Ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu, politisi partai Demokrat itu mengungkapkan, energi para Komsioner KPID Sulawesi Barat yang idealnya bisa disalurkan untuk kepentingan publik, justru dihabiskan pada konflik internal.

"Saya bisa katakan gagal," tegas Yahuda.

"Tujuh orang Komisioner ini pecah, dan sampai saat ini tiga menggugat terhadap ketua yang ada sesuai dengan versi SK Gubernur. Karena tidak kompak, sehingga tidak banyak hal yang bisa lakukan," begitu penjelasan Yahudan Salempang. (*/Keto)