MAMUJU-Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berkomitmen untuk tetap mendorong setiap Bacalegnya yang akan berkompetisi di Pileg 2019 untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi setelah terpilih menjadi anggota legislatif.

Ketua DPP PSI, Tsamara Amany menegaskan, penekanan tersebut beranjak dari kegelisahan PSI terhadap fenomena kasus korupsi yang marak terjadi di parlemen. Kasus korupsi massal di DPRD di kota Malang misalnya.

"Ini disebabkan oleh cara merekrut Caleg yang tidak jelas. Kami lihat inilah yang menjadi sebuah awal masalah. Olehnya itu PSI pengen menghentikan itu melalui rekruitmen Caleg yang baik untuk siap berkomitmen memerangi korupsi. Biarkanlah Malang yang jadi terakhir. Jangan lagi ada daerah lain," tegas Tsamara dalam diskusi publik PSI Sulawesi Barat di Mamuju, Selasa (11/09).

PSI, lanjut perempuan berparas cantik itu, kemudian membentuk tim seleksi independent yang bertugas menilai Bacaleg yang layak dari PSI. Selain itu, partai besutan Grace Natalie itu juga membuat aplikasi teknologi bagi calon legislatif PSI terpilih nantinya untuk melaporkan kegiatan kedewanannya.

"Bayangkan, kerja anggota dewan jarang diawasi, reses gak pernah jelas. Kita akan menghentikan kebiasaan seperti itu. Nah aplikasi ini kita buat dan bisa langsung diberikan penilaian dari masyarakat. Kita juga menandatangani pakta integritas bagi Bacaleg PSI yang tidak melaporkan kegiatannya akan di pecat. Saya kira PSI Sulbar juga telah menerapkan demikian," terang Tsamara.

Untuk diketahui, diskusi publik yang dimotori DPW PSI Sulawesi Barat itu bukan hanya dihadiri oleh Tsamara Amany. Wakil Sekretaris Jendral DPP PSI, Danik Eka Rahmaningtyas juga ambil bagian menjadi salah seorang pembicara.

"Ini bukan sebagai ajang curi start kampanye. PSI melalui diskusi publik ini lebih ke arah pendidikan politik," sumbang Ketua DPW PSI Sulawesi barat, Nasrullah. (Uci/Naf)