MAMUJU--Jumlah kuota penerimaan CPNS di kabupaten Mamuju diketahui sebanyak 201 orang. Itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 441 tahun 2018, tentang kebutuhan pegawai aparatur sipil Negara di lingkungan Kabupaten tahun anggaran 2018.

201 di atas terdiri dari dua kategori utama. Yakni kategori umum sebanyak 179 formasi, dan kategori khusus sebanyak 22 formasi.

Secara rinci, kategori umum tersebut terdiri dari 46 formasi tenaga guru, 111 formasi tenaga kesehatan dan 22 formasi tenaga teknis. Sementara untuk kategori khusus diperuntukkan bagi tenaga honorer Kategori dua (Eks TH K-2) sebanyak 22 formasi. 

Dari keseluruhan jumlah kebutuhan tersebut diutamakan bagi mereka yang berpredikat cumlaude dan penyandang disabilitas.  

Tentang formasi khusus bagi tenaga honorer (Eks TH K-2), Sekda Mamuju, H.Suaib menjelaskan, jumlah kuota honorer (Eks TH K-2) penerimaannya tahun ini telah ditetapkan oleh Kemenpan-RB hanya dapat mengakomodir 22 formasi khusus untuk tenaga guru.

"Ini pun harus melalui sejumlah tahapan dan persyaratan. Diantaranya mereka telah pernah mengikuti seleksi sebelumnya, dibuktikan dengan adanya kartu ujian. Kualifikasi pendidikan paling rendah Strata Satu (S-1) sebelum bulan November 2013, dan sejumlah persyaratan lainnya," urai H Suaib di sela-sela upacara bendera di lapangan kantor Bupati Mamju, Senin (10/09).

Untuk tahapan pelaksanaan penerimaan CPNS, Suaib mengurai, proses pendaftaran akan dilakukan bulan September secara on line. Selanjutnya tahapan pelaksanaan ujian yang rencanya akan dilakukan di kabupaten Mamuju pada bulan oktober. Serta proses pemberkasan ulang pada bulan Desember.

"Jadi semua prosesnya cepat sehingga sangat minim peluang terjadinya intervensi terhadap proses seleksi CPNS ini," bebernya.

Mantan kepala Dinas PU Mamuju itu meminta publik untuk tidak memberi kerpeceyaan kepada oknum tertentu yang ingin memanfaatkan proses seleksi CPNS ini demi mencari keuntungan.

"Karena saya pastikan prosesnya sangat independen trasparan dengan menggunakan sistem komputerisasi. Secara teknis tata cara pelaksanaan seleksi secepatnya akan dilakukan rapat bersama instansi terkait," pungkas H. Suaib. (*/Naf)