MAMUJU--Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat, Arifuddin Toppo mengaku, saat ini pihaknya sedang melakukan verifikasi terhadap sejumlah Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di kabupaten Polman, Mamasa dan Pasangkayu. 

GTT/PTT di tiga kabupaten tersebut memang belum mengantongi Surat Keputusan (SK) dari pemrintah provinsu, apalagi gaji.

Hal itu disampaikan Arifuddin saat ditemui usai menghadiri upacara detik-detik Proklamasi di kompleks Gubernuran provinsi Sulawesi Barat, Jumat (17/08).

"Iya sementara diverifikasi yang tiga kabupaten untuk SK-nya, Insya Allah," ungkap Arifuddin Toppo.

Meski begitu, Arifuddin mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih diperhadapkan pada persoalan anggaran untuk memberikan insentif bagi GTT/PTT yang kelak akan memperoleh SK.

"Kemudian untuk persoalan penggajian untuk sementara dipikirkan. Karena ini juga APBD kita di Sulawesi Barat defisit sampai Rp 50 Milliar. Tapi Insya Alah akan ada solusi yang terbaik yang pemerintah lakukan kaitannya GTT dan PTT," sambung mantan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Polman itu.

DSiberitakan sebelumnya, Senin lalu, sejumlah GTT/PTT asal Mamasa mengadukan nasib mereka ke DPRD. Mereka datang untuk meminta kejelasan seputar kapan SK Gubernur mereka terima.

Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Barat, Arman Salimin mengaku, pihaknya tetap akan berkomitmen untuk memperjuangkan nasib GTT/PTT terutama soal penggajian agar dapat direalisasikan oleh pemerintah.

"Tentu kami hanya menunggu verikasi dari Dinas Pendidikan, sebelum masuk dalam pembahasan anggaran perubahan. Tentunya kita bisa menganggarkan di (anggaran) perubahan apakah ada pergeseran anggaran, apakah di Dinas Pendidikan atau dinas apa untuk dialihkan pembayaran bagi gaji GTT/PTT di tiga kabupaten ini" begitu kata Arman Salimin, pria yang juga Sekretaris DPW PAN Sulawesi Barat itu. (Keto/A)