Polemik Pembagian PI Berpotensi Rugikan Gerindra, Ini Penjelasannya

Wacana.info
Direktur Eksekutif IPI, Suwadi Idris Amir. (Foto/Net)

MAMUJU--Polemik berkepanjangan pembagian Participating Interest (PI) pengelolaan Migas Blok Sebuku bukan tidak mungkin merugikan partai Gerindra secara politik. Adalah hal yang mungkin terjadi jika Masyarakat Majene memberi penilaian buruk terhadap Gerindra utamanya jelang Pileg 2019 mendatang.

Kok bisa ?

Statement Gubernur Ali Baal Masdar tentang rencana pembagian PI blok Sebuku rupanya mengundang reaksi keras utamanya dari masyarakat Majene. Sebagai salah satu motor utama pengusung Ali Baal di Pemilukada Sulawesi Barat yang lalu, bukan tidak mungkin polemik tersebut bikin Gerindra merugi.

"Pak Gubernur ini perlu memang mengkaji dengan bijaksana setiap kebijakan yang dikeluarkannya. Sebab, apapun itu pasti berefek pada kepentungan politiknya juga. Masyarakat ini tentu tidak ingin dirugikan. Sebaiknya memang Pak Gubernur duduk bnersama melakukan dialog dengan melibatkan semua elemen masyarakat di Majene. Itu bisa memberi efek positif untuk kepentingan politiknya juga," tutur Direktur Eksekutif Indeks Politca Indonesia (IPI), Suwadi Idris Amir, Senin (9/07).

Selain sebagai salah satu motor utama pengusungnya di Pemilukada Sulawesi Barat tahun lalu, polemik pembagian PI pengelolaan blok Sebuku juga bisa menyeret nama Andi Ruskati secara politik. Apalagi istri Gubernur Ali Baal yang juga Ketua DPD Gerindra Sulawesi Barat itu hampir dapat dipastikan kembali ikut dalam perebutan kursi DPR RI di Pileg tahun depan.

"Polemik tersebut pasti berpengaruh secara politik, apakah ke istri Pak Gubernur atau kepada siapa saja yang punya kepentingan politik dengan Pak Gubernur sendiri," sambung Suwadi.

Masih oleh Suwadi, sebaiknya Gubernur Sulawesi Barat lebih bijaksana lagi dalam melihat polemik PI tersebut. Itu jika tidak ingin pamor politiknya berikut kepentingan politik yang ada di belakangnya kian meluncur ke titik nadir.

"Kalau tidak, masyarakat Majene tentu akan merasa tidak dinilai, tidak dianggap. Tentu mereka juga akan menilai Pak Gubernur terkait kepentingan politiknya di masa mendatang. Untuk mencegah agar hal itu tidak terjadi, baiknya memang Pak Gubernur berbicara dari hati ke hati dengan masyarakat Majene dan melibatkan semua elemen masyarakat," pungkas Suwadi Idris Amir. (Naf/A)